Berita Terbaru DPR RI Hari Ini

Jemaah Keluhkan Tidur Kayak "Pindang", Abdul Wachid Sebut Pertimbangan Kuat Bentuk Pansus Haji

Keluhan jemaah haji menjadi pertimbangan DPR untuk membentuk pansus Haji.

Timwas Haji DPR Minta Kemenag Pastikan Tidak Ada Keterlambatan Kepulangan Jemaah Haji

Timwas Haji DPR RI menekankan pentingnya pelayanan yang optimal dan efisien untuk memastikan kepulangan jemaah berjalan lancar dan tanpa hambatan.

Bamsoet Hargai Teguran Tertulis MKD

Bamsoet mendapatkan sanksi ringan dengan teguran tertulis.

Benny K Harman: Wacana Amendemen Kelima untuk Menyempurnakan UUD 1945

ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat, Benny K Harman merespons wacana amendemen UUD 1945. Benny menjelaskan wacana amendemen kelima muncul dari hasil evaluasi oleh badan pengkajian MPR.

Komisi I Klaim Pemulihan PDN Tengah Dilakukan Secara Berkala

KETUA Komisi I DPR RI, Meutya Hafid menuturkan saat ini pusat data nasional (PDN) yang sedang mengalami down sudah dilakukan pemulihan.

Pentingnya Pembentukan Pansus Haji untuk Penyelenggaraan Haji yang Lebih Baik

Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji menjadi wacana penting setelah Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan haji 2024

Timwas Haji DPR Cek Fasilitas Hotel Transit Jemaah Indonesia di Madinah

TIM Pengawas (Timwas) Haji DPR RI melakukan inspeksi terhadap salah satu hotel transit jemaah haji Indonesia di Madinah.

MKD Beri Sanksi Ringan Terhadap Bambang Soesatyo Terkait Pernyataan Amendemen UUD 1945

MKD DPR RI memberikan sanksi ringan terhadap terlapor yang juga Ketua MPR Bambang Seostayo (Bamsoet) terkait pernyataan Amandemen UUD 1945.

Panja DPR RI Desak Kemenag Patuh pada Kesepakatan Kuota Haji 2024

Panja Komisi VIII DPR RI untuk BPIH Tahun 1445H/2024M, Abdul Wachid, menegaskan bahwa Kementerian Agama RI telah melanggar kesepakatan yang dibuat soal kuota haji

DPR Klaim Usulan Pembentukan Pansus Haji Tak Didasari Kepentingan Politik

Timwas Haji DPR RI menegaskan usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) terkait penyelenggaraan haji 2024 tidak didasari oleh kepentingan politik. 

Abdul Wachid: Kemenag Langgar Kesepakatan dan Keppres Terkait Kuota Haji 2024

Menteri Agama pada 13 Maret 2024, Menteri Agama mengubah komposisi pembagian kuota haji menjadi 213.320 jamaah haji reguler dan 27.680 jamaah haji khusus.

Rapat dengan Daker Madinah, Timwas Haji DPR Tanya Soal Haji Backpacker Meninggal di Mina

Timwas Haji DPR RI menyoroti masalah haji 'ilegal' yang semakin marak. Fenomena ini merupakan dampak dari praktik oknum travel nakal yang menyebabkan banyak warga menjadi korban.

Timwas Haji DPR Nilai Alokasi Setengah Kuota 20 RIbu Tambahan untuk Haji Khusus Salahi Aturan

Timwas  Haji DPR mengkritik keras pengalihan 10 ribu kuota tambahan dari 20 ribu kuota tambahan yang ada untuk haji khusus oleh Kementerian Agama (Kemenag).

Citra Positif Meningkat, Gus Muhaimin Ingatkan DPR Tak Berpuas Diri

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar bersyukur citra baik DPR mengalami peningkatan sesuai hasil survei Litbang Kompas per Juni 2024.

Bantah Timwas Haji DPR, Menag Sebut tidak Ada Pengalihan Kuota Haji Tambahan

MENTERI Agama Yaqut Cholil Qoumas membantah adanya pengalihan setengah dari kuota haji tambahan untuk ONH Plus sebagaimana diungkapkan oleh Timwas Haji DPR

Timwas Haji DPR Soroti Kelemahan Kemenag dalam Negosiasi dengan Arab Saudi

Pertemuan antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi yang berlangsung beberapa waktu lalu dipandang hanya bersifat seremonial.

Bansos tidak Tepat Sasaran, KPK Bisa Usut

ANGGOTA Komisi III DPR RI Johan Budi (JB) mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkewajiban mengusut apa saja yang diduga terindikasi tindak pidana korupsi, termasuk bansos

Butuh Kerja Bersama Meningkatkan Rasio Kewirausahaan yang Signifikan  

UPAYA mendorong Indonesia menjadi negara maju melalui peningkatan rasio kewirausahaan membutuhkan kerja bersama untuk mewujudkannya. 

Bamsoet Mengaku Berhalangan Hadir ke Sidang MKD

Bamsoet sebut pemanggilan MKD terlalu mendadak

Pengamat Nilai Perlu Ada Reformulasi Kebijakan Pendidikan

Reformulasi kebijakan penting untuk memastikan penggunaan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Profesor yang bukan Dosen

Empat Tahun Perang Ukraina: Risiko dari Perdamaian Transaksional yang Dipaksakan?

Mengawal Proses Seleksi Hakim Konstitusi dari Jalur Mahkamah Agung

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia