Dapat Anggaran Rp6,2 Triliun di 2025, KKP Dorong Swasembada Pangan Lewat Produksi Perikanan

DPR RI menyetujui anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2025 sebesar Rp6,22 triliun. Dalam perinciannya, KKP akan mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) hingga  Rp1,3 triliun.

Terkait agenda Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun 2025 diarahkan untuk mendukung tematik kawasan produksi pangan nasional pangan akuatik, khususnya memperkuat swasembada pangan melalui peningkatan sarana dan prasarana produksi perikanan dan garam, pengelolaan kawasan konservasi dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah dan pemasar hasil perikanan.
 
"Kami akan maksimalkan anggaran yang telah disepakati," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono seperti dilansir dari Antara, Jumat (13/9).
 
Adapun rincian rancangan pagu anggaran KKP berdasarkan program yaitu, program pengelolaan perikanan dan kelautan sebesar Rp2 triliun, program nilai tambah dan daya saing industri sebesar Rp161,03miliar, program kualitas lingkungan hidup sebesar Rp310,2 miliar, program pendidikan dan pelatihan vokasi sebesar Rp259,43 miliar ,dan program dukungan manajemen sebesar Rp3,5 triliun.
  
"Usulan alokasi anggaran DAK Fisik Bidang KP/Pangan Akuatik Tahun 2025 mengacu pada usulan daerah yang disampaikan melalui Aplikasi Krisna Bappenas adalah sebesar Rp1,3 triliun, terdiri atas usulan provinsi sebesar Rp785 miliar dan kabupaten/kota sebesar Rp524,9 miliar," pungkasnya.

   
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin berharap anggaran tersebut dapat dimaksimalkan untuk menjalankan program kelautan dan perikanan yang berpihak kepada masyarakat.
  
Seperti diketahui, tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 adalahMempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Pembangunan sektor kelautan dan perikanan berlandaskan lima arahkebijakan berbasis ekonomi biru yaitu penambahan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budi daya laut, pesisir dan darat secara berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembersihan sampai plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan. (J-3)