Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Anggota Komisi XI DPR RI, Dolfie OFP, menyebut ini pemerintah belum optimal memberikan perhatian pada penguatan kelas menengah.
"Perhatian pemerintah lebih pada sisi program Perlindungan Sosial seperti pemberian subsidi dan kompensasi. Kemudian ada juga insentif perpajakan seperti insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah, pemberian bantuan iuran kesehatan, program Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga jaring pengaman seperti kartu prakerja sebagai jaminan kehilangan pekerjaan," kata Dolfie saat dihubungi pada Sabtu (14/9).
Dari semua program itu, sangat sedikit yang berkaitan dengan penguatan kelas menengah. Tidak ada kebijakan yang menyentuh secara dalam bagi kelompok tersebut.
Baca juga : Perhatian Pemerintah terhadap Kelas Menengah sangat Minim
Justru, pemerintah banyak memberikan insentif ekonomi pada kelas atas melalui berbagai kebijakan dan fasilitas untuk kemudahan pengusaha-pengusaha besar menjalankan kegiatan ekonomi. Padahal, kelas atas tidak terlalu membutuhkan berbagai insentif tersebut.
"Kelas atas dapat. Di kelas bawah, masyarakat miskin, pemerintah juga banyak memberikan program perlindungan sosial dan subsidi. Di kelas menengah malah minim. Pemerintah masih perlu memperkuat program-program bagi kelas menengah," ungkapnya.
Adapun hal-hal yang bisa dilakukan pemerintah dalam upaya penguatan kelas menengah menurut Dolfie adalah menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan. Pemerintah juga perlu memperkuat industri nasional untuk menyediakan barang dan jasa kebutuhan dalam negeri dan berpihak terhadap industri nasional. (Z-11)
BADAN Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pembekalan strategis kepada Bupati Indramayu Lucky Hakim.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Konferensi ini beraspirasi untuk memberikan kontribusi berarti terhadap pengembangan kebijakan berbasis bukti dan tindakan transformatif
Ketidakpastian kebijakan cukai dari tahun ke tahun, seperti lonjakan 23% pada 2020, dapat memicu reaksi ekstrem dari industri, termasuk PHK dan relokasi produksi.
Izin untuk pemerintah daerah menggelar rapat di hotel harus disikapi secara bijak dalam hal penggunaan anggaran
Data 2023 mengungkapkan biaya yang harus dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan untuk penanganan kanker mencapai Rp5,97 triliun.
Annisa menjelaskan pemberian sembako dipilih karena berdampak langsung bagi komunitas sasaran serta membangun kepercayaan antara organisasi dan komunitas.
Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Yayat Syariful Hidayat, berkunjung ke pulau Nias, Sumatra Utara, dalam rangka memastikan para pekerja di lindungi oleh negara melalui BPJSTK.
Program Jaminan Pensiun (JP) BPJS Ketenagakerjaan bertujuan memberikan perlindungan sosial kepada pekerja dan keluarga mereka.
Menurut dia, saat ini pemberian bansos hanya sebagai bantalan agar masyarakat tidak terlalu jatuh ke dasar kemiskinan.
Ketua Banggar DPR Said Abdullah merekomendasikan delapan kebijakan mitigasi agar daya beli masyarakat tak terus melemah imbas penaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di 2025.
PEKERJA rentan yang sebagian besar berada di sektor informal harus menghadapi risiko keselamatan kerja yang tinggi dan memiliki penghasilan yang sangat minim.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved