Perhatian Pemerintah terhadap Kelas Menengah sangat Minim

Anggota Komisi XI DPR RI, Dolfie OFP, menyebut ini pemerintah belum optimal memberikan perhatian pada penguatan kelas menengah.

"Perhatian pemerintah lebih pada sisi program Perlindungan Sosial seperti pemberian subsidi dan kompensasi. Kemudian ada juga insentif perpajakan seperti insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah, pemberian bantuan iuran kesehatan, program Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga jaring pengaman seperti kartu prakerja sebagai jaminan kehilangan pekerjaan," kata Dolfie saat dihubungi pada Sabtu (14/9).

Dari semua program itu, sangat sedikit yang berkaitan dengan penguatan kelas menengah. Tidak ada kebijakan yang menyentuh secara dalam bagi kelompok tersebut.

Justru, pemerintah banyak memberikan insentif ekonomi pada kelas atas melalui berbagai kebijakan dan fasilitas untuk kemudahan pengusaha-pengusaha besar menjalankan kegiatan ekonomi. Padahal, kelas atas tidak terlalu membutuhkan berbagai insentif tersebut.

"Kelas atas dapat. Di kelas bawah, masyarakat miskin, pemerintah juga banyak memberikan program perlindungan sosial dan subsidi. Di kelas menengah malah minim. Pemerintah masih perlu memperkuat program-program bagi kelas menengah," ungkapnya.

Adapun hal-hal yang bisa dilakukan pemerintah dalam upaya penguatan kelas menengah menurut Dolfie adalah menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan. Pemerintah juga perlu memperkuat industri nasional untuk menyediakan barang dan jasa kebutuhan dalam negeri dan berpihak terhadap industri nasional. (Z-11)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Andhika