Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
WAKIL Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menanggapi terkait adanya kekhawatiran akan terjadi penurunan anggaran pendidikan jika penghitungan mandatory spending 20% didasarkan pada pendapatan negara bukan belanja negara.
Untuk itu, menurutnya jika penghitungan tersebut didasarkan pada pendapatan negara, maka anggaran pendidikan yang diterima dapat berkurang secara signifikan.
“Di antaranya karena pendapatan negara lebih kecil dari belanja begara. Hal ini berpotensi mempengaruhi program-program pendidikan, kualitas guru, infrastruktur, dan pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Rabu (11/9).
Baca juga : Dorong Penerapan Peta Jalan Pendidikan yang Perkuat Kontrol Pelaksanaan Anggaran
Selain itu, sesuai dengan amanat UUD 1945, anggaran pendidikan harus dialokasika nsebesar 20% dari total belanja negara.
Komisi X DPR RI menganggap penting untuk tetap mengikuti dasar konstitusi ini dan menghindari perubahan penghitungan yang bisa mengakibatkan pengurangan anggaran. Komisi X DPR RI juga tentu menolak dasar perhitungan anggaran pendidikan (mandatory 20%) ini diubah menjadi berdasarkan pendapatan negara.
“Terlepas dari mekanisme penghitungan, anggaran pendidikan harus tetap dialokasikan secara proporsional dan adil, dengan memperhatikan kebutuhan pendidikan di daerah terpencil dan tertinggal,” tandasnya. (H-2)
WAKIL Ketua Komisi XI DPR, Dolfie Othniel Frederic, melontarkan kritik tajam kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait belum tercapainya anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN
Presiden menjelaskan bahwa lembaga pendidikan merupakan penentu apakah suatu bangsa akan berhasil atau tidak.
JPPI menyebut anggaran pendidikan nasional cukup untuk mengimplementasikan sekolah gratis jenjang SD-SMP negeri dan swasta.
MK menetapkan bahwa pendidikan dasar mencakup jenjang SD dan SMP wajib diselenggarakan secara gratis. Kekhawatiran muncul menyangkut pembiayaan operasional sekolah swasta.
Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi menyoroti ketidaktepatan alokasi anggaran pendidikan 20% dari APBN.
Meski pemerintah berkomitmen tidak akan menaikkan UKT, Agus pun menilai pemangkasan bisa memaksa PTN untuk menaikkan uang kuliah tunggal (UKT).
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved