Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
WAKIL Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menanggapi terkait adanya kekhawatiran akan terjadi penurunan anggaran pendidikan jika penghitungan mandatory spending 20% didasarkan pada pendapatan negara bukan belanja negara.
Untuk itu, menurutnya jika penghitungan tersebut didasarkan pada pendapatan negara, maka anggaran pendidikan yang diterima dapat berkurang secara signifikan.
“Di antaranya karena pendapatan negara lebih kecil dari belanja begara. Hal ini berpotensi mempengaruhi program-program pendidikan, kualitas guru, infrastruktur, dan pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Rabu (11/9).
Baca juga : Dorong Penerapan Peta Jalan Pendidikan yang Perkuat Kontrol Pelaksanaan Anggaran
Selain itu, sesuai dengan amanat UUD 1945, anggaran pendidikan harus dialokasika nsebesar 20% dari total belanja negara.
Komisi X DPR RI menganggap penting untuk tetap mengikuti dasar konstitusi ini dan menghindari perubahan penghitungan yang bisa mengakibatkan pengurangan anggaran. Komisi X DPR RI juga tentu menolak dasar perhitungan anggaran pendidikan (mandatory 20%) ini diubah menjadi berdasarkan pendapatan negara.
“Terlepas dari mekanisme penghitungan, anggaran pendidikan harus tetap dialokasikan secara proporsional dan adil, dengan memperhatikan kebutuhan pendidikan di daerah terpencil dan tertinggal,” tandasnya. (H-2)
Presiden menjelaskan bahwa lembaga pendidikan merupakan penentu apakah suatu bangsa akan berhasil atau tidak.
JPPI menyebut anggaran pendidikan nasional cukup untuk mengimplementasikan sekolah gratis jenjang SD-SMP negeri dan swasta.
MK menetapkan bahwa pendidikan dasar mencakup jenjang SD dan SMP wajib diselenggarakan secara gratis. Kekhawatiran muncul menyangkut pembiayaan operasional sekolah swasta.
Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi menyoroti ketidaktepatan alokasi anggaran pendidikan 20% dari APBN.
Meski pemerintah berkomitmen tidak akan menaikkan UKT, Agus pun menilai pemangkasan bisa memaksa PTN untuk menaikkan uang kuliah tunggal (UKT).
ANGGOTA Komisi XIII DPR RI, Yan Mandenas mengatakan aspirasi soal pendidikan gratis menjadi masukan bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap alokasi dana Otsus.
KAPAL Motor Penyeberangan (KMP) Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali memakan korban jiwa. DPR RI menyoroti kapal-kapal tua untuk masyarakat.
DPR RI menerima usulan 24 nama calon duta besar (dubes) RI untuk negara sahabat dan organisasi internasional. Namun, nama-nama calon tidak disebutkan, termasuk negaranya.
ANGGOTA Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Habib Syarief Muhammad meminta Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk menunda proyek penulisan ulang sejarah.
KETUA DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk segera memberikan bantuan dan perlindungan kepada seorang selebgram asal Indonesia yang ditahan oleh otoritas Myanmar.
ANGGOTA Komisi I DPR RI Abraham Sridjaja menyebut aksi pembubaran retret pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, membahayakan kebhinekaan dan menodai Pancasila.
SEORANG mahasiswi berusia 19 tahun korban kekerasan seksual di Karawang, Jawa Barat, dipaksa menikah dengan pelaku yang juga adalah pamannya sendiri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved