Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
DORONG penerapan peta jalan pendidikan yang mampu menjadi petunjuk pelaksanaan agar kementerian yang bertanggung jawab terhadap sektor pendidikan dapat mengontrol pelaksanaan anggaran pendidikan di sejumlah kementerian dan lembaga.
"Pemanfaatan anggaran pendidikan 20% justru lebih banyak di luar Kemendikbudristek yang melibatkan 26 kementerian dan lembaga, sehingga diperlukan peta jalan pendidikan yang jelas agar fungsi kontrol pelaksanaan anggaran itu dapat berjalan dengan baik," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/9).
Selain itu, jelas Lestari, alokasi anggaran pendidikan tersebut sebagian besar merupakan dana transfer ke berbagai daerah.
Baca juga : Evaluasi Perencanaan Anggaran Pendidikan Harus Segera Dilakukan
Pada APBN 2024, tambah dia, memperlihatkan anggaran pendidikan sebesar Rp665,02 triliun digunakan paling besar untuk transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) senilai Rp346 triliun atau 52%; Kemendikbudristek senilai Rp98,98 triliun atau 15%; Kementerian Agama Rp62,305 triliun atau 9%; Pengeluaran pembiayaan senilai Rp77 triliun atau 12%; Anggaran pendidikan pada belanja non-K/L senilai Rp47,313 triliun atau 7%; dan kementerian/lembaga lain Rp32,859 triliun atau 5%.
Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, dengan tersebarnya pemanfaatan anggaran pendidikan di sejumlah kementerian dan lembaga itu, sejatinya diperlukan komitmen dan ideologi yang sama dalam menyelenggarakan fungsi pendidikan yang menyeluruh di antara kementerian dan lembaga tersebut.
Rerie mendorong agar komitmen para penyelenggara negara dan masyarakat dalam membangun sektor pendidikan nasional harus terus diperkuat demi mewujudkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing di masa depan.
Baca juga : Jadikan PAUD Bagian Proses Pembangunan Karakter Anak Bangsa
Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah, mendorong agar sistem penganggaran yang transparan dan tepat sasaran dapat diwujudkan sebagai bagian dari upaya membangun sistem pendidikan nasional yang mampu menjawab setiap tantangan zaman.
Karena, tegas Rerie, era globalisasi dengan beragam dinamikanya berpotensi menghadirkan ragam tantangan yang harus mampu diantisipasi setiap anak bangsa yang berkarakter dan berdaya saing.
Dengan penganggaran yang transparan dan akuntabel, Rerie sangat berharap, proses pendidikan setiap anak bangsa mampu melahirkan sumber daya manusia unggul yang mampu memenangkan persaingan di masa datang. (Z-2)
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengalokasikan anggaran senilai Rp20 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Takalar.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
KOMISI III DPR RI menyetujui pagu indikatif anggaran Polri Tahun 2026 sebesar Rp109,6 triliun dalam rapat kerja bersama DPR yang digelar pada Senin (7/7).
Kader Dasawisma telah bekerja secara nyata sebagai pasukan terdepan dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PEMERINTAH Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menggulirkan bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) untuk 227 unit dengan anggaran total Rp3,405 miliar.
Roadmap Pengembangan Jasa Industri Tahun 2025-2045, disusun untuk memberikan pedoman dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan jasa industri.
Pemerintah baru Suriah akan mengumumkan peta jalan setelah proses peralihan, yang meliputi pelaksanaan sensus, membuat konstitusi baru dan mengadakan pemilu bebas.
KLHK siap membantu para produsen yang menemui kendala dalam mencari jalan keluar bagi penyusunan peta jalan pengurangan sampah.
KLHK telah melakukan verifikasi dokumen serta verifikasi lapangan secara terintegrasi terhadap komitmen implementasi dan mitra pengelolaan sampah.
Pelaku UMKM masih sangat rentan dan tidak bisa bersaing dalam lingkup yang lebih besar karena terbatasnya akses terhadap pembiayaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved