Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DORONG penerapan peta jalan pendidikan yang mampu menjadi petunjuk pelaksanaan agar kementerian yang bertanggung jawab terhadap sektor pendidikan dapat mengontrol pelaksanaan anggaran pendidikan di sejumlah kementerian dan lembaga.
"Pemanfaatan anggaran pendidikan 20% justru lebih banyak di luar Kemendikbudristek yang melibatkan 26 kementerian dan lembaga, sehingga diperlukan peta jalan pendidikan yang jelas agar fungsi kontrol pelaksanaan anggaran itu dapat berjalan dengan baik," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/9).
Selain itu, jelas Lestari, alokasi anggaran pendidikan tersebut sebagian besar merupakan dana transfer ke berbagai daerah.
Baca juga : Evaluasi Perencanaan Anggaran Pendidikan Harus Segera Dilakukan
Pada APBN 2024, tambah dia, memperlihatkan anggaran pendidikan sebesar Rp665,02 triliun digunakan paling besar untuk transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) senilai Rp346 triliun atau 52%; Kemendikbudristek senilai Rp98,98 triliun atau 15%; Kementerian Agama Rp62,305 triliun atau 9%; Pengeluaran pembiayaan senilai Rp77 triliun atau 12%; Anggaran pendidikan pada belanja non-K/L senilai Rp47,313 triliun atau 7%; dan kementerian/lembaga lain Rp32,859 triliun atau 5%.
Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, dengan tersebarnya pemanfaatan anggaran pendidikan di sejumlah kementerian dan lembaga itu, sejatinya diperlukan komitmen dan ideologi yang sama dalam menyelenggarakan fungsi pendidikan yang menyeluruh di antara kementerian dan lembaga tersebut.
Rerie mendorong agar komitmen para penyelenggara negara dan masyarakat dalam membangun sektor pendidikan nasional harus terus diperkuat demi mewujudkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing di masa depan.
Baca juga : Jadikan PAUD Bagian Proses Pembangunan Karakter Anak Bangsa
Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah, mendorong agar sistem penganggaran yang transparan dan tepat sasaran dapat diwujudkan sebagai bagian dari upaya membangun sistem pendidikan nasional yang mampu menjawab setiap tantangan zaman.
Karena, tegas Rerie, era globalisasi dengan beragam dinamikanya berpotensi menghadirkan ragam tantangan yang harus mampu diantisipasi setiap anak bangsa yang berkarakter dan berdaya saing.
Dengan penganggaran yang transparan dan akuntabel, Rerie sangat berharap, proses pendidikan setiap anak bangsa mampu melahirkan sumber daya manusia unggul yang mampu memenangkan persaingan di masa datang. (Z-2)
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Kunci utama dalam menyiasati keterbatasan biaya adalah dengan mengoptimalkan bahan makanan lokal dan musiman yang lebih terjangkau.
Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan dana untuk pemulihan pascabencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumut, Sumbar.
MENTERI Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan perlunya perubahan cara berpikir dan pendekatan mendasar dalam tata kelola kehutanan Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa APBN 2025 mencapai sekitar Rp3.600 triliun, sementara APBD sebesar Rp1.350 triliun, dan seluruh eksekusi anggaran tersebut berada di tangan ASN.
Kongres AS menyetujui RUU pendanaan sementara untuk mengakhiri penutupan pemerintahan selama 43 hari.
Penyelesaian harus dilakukan secara konkret melalui proses hukum terhadap pelaku serta pemulihan korban dan penyintas secara menyeluruh
Pemerintah mampu menghadirkan penyelesaian final atas berbagai kasus pelanggaran HAM berat yang telah diakui.
Roadmap Pengembangan Jasa Industri Tahun 2025-2045, disusun untuk memberikan pedoman dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan jasa industri.
Pemerintah baru Suriah akan mengumumkan peta jalan setelah proses peralihan, yang meliputi pelaksanaan sensus, membuat konstitusi baru dan mengadakan pemilu bebas.
KLHK siap membantu para produsen yang menemui kendala dalam mencari jalan keluar bagi penyusunan peta jalan pengurangan sampah.
KLHK telah melakukan verifikasi dokumen serta verifikasi lapangan secara terintegrasi terhadap komitmen implementasi dan mitra pengelolaan sampah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved