Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
EVALUASI perencanaan anggaran pendidikan harus segera dilakukan agar alokasi dana yang sudah dianggarkan negara dapat memenuhi kebutuhan sektor pendidikan di tanah air.
"Kami melihat permasalahannya ada karena perencanaan anggaran tidak menjadi acuan. Pengalokasian anggaran pendidikan hanya sekadar memenuhi apa yang diamanatkan UU APBN. Kami kira ini ada masalah AM/FM dalam melihat kebutuhan di sektor pendidikan kita," kata Wakil Ketua MPR RI yang juga anggota Komisi X DPR RI, Lestari Moerdijat, yang hadir dalam acara diskusi kelompok terpumpun bertema Menggugat Kebijakan Anggaran Pendidikan yang digelar Komisi X DPR RI di Jakarta, Sabtu (7/9).
Dalam diskusi yang dihadiri oleh antara lain Jusuf Kalla (Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI), Jimly Asshiddiqie (Pakar Hukum Tata Negara), Amich Alhumami (Deputi Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas), dan Suharti (Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek) itu terungkap bahwa selama ini amanat undang-undang mengalokasikan 20% APBN untuk sektor pendidikan tidak dilaksanakan dengan baik dan alokasi anggaran yang ada tidak tepat sasaran.
Baca juga : Jadikan PAUD Bagian Proses Pembangunan Karakter Anak Bangsa
Selain itu, ujar Lestari, upaya pengawasan realisasi anggaran pendidikan harus konsisten dilakukan sampai di tingkat terbawah. Karenanya, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, efektivitas pemanfaatan anggaran yang terbatas bisa dimaksimalkan dengan baik.
Diakui Rerie yang juga legislator dari Fraksi NasDem, praktik pemanfaatan anggaran pendidikan yang tidak tepat sasaran kerap ditemukan di berbagai daerah. Jadi, tambah Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, distribusi anggaran pendidikan di daerah-daerah harus benar-benar diawasi agar sesuai dengan kebutuhan daerah bersangkutan.
Rerie sangat berharap pengawasan atas setiap pengalokasian anggaran menjadi perhatian kita bersama dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan bagi setiap anak bangsa. (Z-2)
WAKIL Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq mengingatkan pentingnya upaya Partisipasi Semesta.
Menurut Lestari, penting mengedepankan upaya membangun 'jembatan' antara kesehatan jiwa dan kesehatan otak dalam konteks sebuah kebijakan.
KESEHATAN mental sering menjadi bahan seminar, tetapi jarang menjadi agenda nyata di ruang-ruang rapat sekolah.
FORUM Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) merekomendasikan perlunya langkah tegas negara melalui revisi regulasi hingga pembentukan UU Anti-Intoleransi.
Program Studi Pendidikan Tata Busana & Desain Mode, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), berkolaborasi dengan Asia Fashion Show Indonesia 2025.
UNIVERSITAS Teknologi Bandung (UTB) menegaskan komitmen untuk meningkatkan kualitas tenaga pengajar dengan mendorong dosen melanjutkan pendidikan dan kuliah ke luar negeri.
Upaya menjadikan riset dan inovasi sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional membutuhkan peta jalan yang jelas, mudah dipahami, dan disepakati pemangku kepentingan.
UPAYA memperkuat perlindungan perempuan dan anak dari ancaman tindak kekerasan melalui pengintegrasian sistem antarlembaga terkait harus mendapat dukungan semua pihak.
Inisiatif untuk merevisi Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan mulai dicanangkan sejak 2023.
Pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memastikan semua individu memiliki kesempatan belajar yang setara.
Dorong peran aktif setiap anak bangsa dalam mengisi kemerdekaan melalui proses pembangunan di berbagai bidang, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.
Semangat persatuan yang dibangun harus benar-benar mampu diwujudkan dan dipraktikkan dalam keseharian masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved