Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberikan apresiasi kepada 20 produsen yang telah menyusun dan melaksanakan peta jalan pengurangan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri LHK nomor 75 tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.
"Dapat kami laporkan sejak peraturan tersebut diundangkan, sebanyak 52 produsen telah menyusun dan melaksanakan peta jalan pengurangan sampah, dan kami telah melakukan verifikasi dokumen serta verifikasi lapangan secara terintegrasi terhadap komitmen implementasi dan mitra pengelolaan sampah. Sehingga hari ini didapatkan 20 produsen yang akan menerima apresiasi dari Dirjen PSLB3 KLHK," kata Direktur Pengurangan Sampah PSLB3 KLHK Vinda Damayanti di gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Pusat, Senin (7/10).
Vinda melanjutkan, perkembangan industri di Indonesia khususnya industri fast moving consumer goods (FMCG) selama beberapa tahun ini menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Hal ini disebabkan oleh tingginya permintaan konsumen dalam negeri yang terus meningkat dan perubahan gaya hidup masyarakat Indonesia.
Baca juga : Peta Jalan Pengurangan Sampah, Ini Strategi Yakult dan Unilever
Berdasarkan hasil studi perusahaan riset dan analisis data, belanja rumah tangga masyarakat Indonesia pada triwulan I tahun 2024, menunjukkan pertumbuhan sebanyak 9% dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Hasil studi tersebut berdasarkan riset terhadap 550 merek pada lima sektor utama FMCG, antara lain, makanan, minuman, produk susu, produk perawatan rumah dan produk perawatan tubuh. Angka itu meliputi 97% rumah tangga di berbagai kota di Indonesia dan mencakup sekitar 70 juta populasi, baik di wilayah kota besar maupun daerah.
"Meskipun pertumbuhan tersebut cukup menggembirakan untuk sektor penerimaan negara, namun di sisi lain menimbulkan peningkatan jumlah sampah terutama sampah dari sisa produk dan kemasan yang pada akhirnya menjadi potensi pencemaran lingkungan," beber dia.
Berdasarkan UU nomor 18 tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, pada pasal 15 secara jelas mengamanatkan produsen untuk mengelola kemasan atau barang yang diproduksinya sehingga dapat menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
"Perubahan paradigma pengelolaan sampah dari kumpul angkut buang menjadi pengurangan sampah dari sumber dengan menerapkan prinsip ekonomi sirkuler serta pengenaan tanggung jawab produsen yang diperluas, diharapkan dapat menjadi salah satu usaha untuk mengurangi beban pencemaran lingkungan," pungkas Vinda. (H-2)
Menurut Menteri Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nuroqif, di tengah ancaman kepunahan berbagai satwa endemik, penyelamatan keanekaragaman hayati adalah prioritas
Volume besar itu tentunya memperparah tekanan terhadap lahan seluas 142 hektar yang sudah menampung sampah Ibu Kota selama lebih dari tiga dekade.
Dunia saat ini tengah menghadapi tiga ancaman serius yang disebut “Triple Planetary Crisis” oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pemerintah tekankan komitmen industri jalankan EPR demi kelola sampah plastik. Target 100% pengelolaan tercapai pada 2029 lewat kolaborasi multi-pihak.
KLHK melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menyegel empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
‘’Kolaborasi, termasuk dengan kerja sama dengan pihak swasta menjadi kunci untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, bernilai ekonomis dan ramah lingkungan,”
Penyelesaian harus dilakukan secara konkret melalui proses hukum terhadap pelaku serta pemulihan korban dan penyintas secara menyeluruh
Pemerintah mampu menghadirkan penyelesaian final atas berbagai kasus pelanggaran HAM berat yang telah diakui.
Roadmap Pengembangan Jasa Industri Tahun 2025-2045, disusun untuk memberikan pedoman dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan jasa industri.
Pemerintah baru Suriah akan mengumumkan peta jalan setelah proses peralihan, yang meliputi pelaksanaan sensus, membuat konstitusi baru dan mengadakan pemilu bebas.
KLHK siap membantu para produsen yang menemui kendala dalam mencari jalan keluar bagi penyusunan peta jalan pengurangan sampah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved