Suriah Dikabarkan Berencana Gelar Pemilu Bebas

PEMERINTAH baru Suriah akan mengumumkan peta jalan setelah proses peralihan, yang meliputi pelaksanaan sensus, membuat konstitusi baru dan mengadakan pemilu bebas, lapor surat kabar pro-pemerintah Turki, Hurriyet, yang mengutip sumbernya sendiri.

Menurut Hurriyet, peta jalan akan diumumkan setelah pembentukan pemerintahan sementara. Sebelumnya pada Minggu (8/12), kelompok oposisi bersenjata Suriah berhasil merebut Damaskus.

Di tengah perebutan kendali oleh kelompok oposisi, Perdana Menteri Suriah Mohammad Ghazi al-Jalali mengatakan bahwa ia dan 18 menteri lainnya memutuskan untuk tetap berada di ibu kota. Jalali juga mengatakan bahwa ia telah menghubungi para pemimpin kelompok militan yang memasuki kota tersebut.

Baca juga : PM Suriah Siap Alihkan Kekuasaan ke Pemberontak

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan Presiden Suriah Bashar Assad telah mengundurkan diri dan meninggalkan Suriah setelah berunding dengan beberapa pihak yang terlibat dalam konflik di negara itu.

Pada hari yang sama, sebuah sumber dari Kremlin mengatakan kepada kantor berita RIA Novosti bahwa Assad dan keluarganya telah tiba di Moskow, dan Pemerintah Rusia telah memberinya suaka atas dasar kemanusiaan.

Sumber itu juga menegaskan pejabat-pejabat Rusia telah melakukan kontak dengan perwakilan oposisi bersenjata Suriah, yang menjamin keamanan pangkalan militer dan fasilitas diplomatik Rusia di Suriah.

Baca juga : Bakal PM Jepang Putuskan Pemilu 27 Oktober

Di sisi lain, Duta Besar Suriah untuk PBB Qusay Al-Dahhak pada Senin menyatakan Suriah telah mengajukan dua surat yang sama kepada Sekjen PBB Antonio Guterres dan Dewan Keamanan PBB mengecam serangan Israel baru-baru ini di wilayah Suriah.

"Kami menyampaikan surat yang sama hari ini atas instruksi dari pemerintah Suriah kepada Sekretaris Jenderal, kepada Dewan Keamanan, untuk mengutuk serangan Israel ini," kata Al-Dahhak kepada wartawan setelah sesi tertutup mengenai Suriah di Dewan Keamanan (DK) PBB.

Sebagai desakan kepada PBB untuk bertindak tegas, dia mengatakan "Kami meminta PBB dan DK PBB untuk bertanggung jawab menjaga perdamaian dan keamanan internasional serta untuk menghentikan serangan Israel atas Suriah.

Al-Dahhak mengutuk serangan Israel baru-baru ini, yang menurut dia menyasar warga sipil dan infrastruktur militer. Dia menuduh Israel memanfaatkan masa transisi di Suriah untuk melakukan agenda pendudukan  dan meminta DK PBB untuk memaksa Tel Aviv menghormati hukum dan resolusi internasional, termasuk Perjanjian Pelepasan 1974. (Sputnik-OANA/Anadolu/Ant/P-3)