Proyeksi Anggaran Dana Abadi Pesantren 2025 Capai Rp267 miliar

PROYEKSI anggaran Dana Abadi Pesantren yang dilaksanakan bersama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) RI mencapai senilai Rp267 miliar. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Agama (Menag) RI Yaqut Cholil Qoumas dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/9).

"Tahun 2025, Dana Abadi Pesantren yang dilaksanakan melalui LPDP diproyeksikan anggaran senilai Rp267,36 miliar," kata Menag Yaqut 

Gus Men, sapaan akrabnya mengungkapkan anggaran itu difokuskan untuk memberikan beasiswa degree maupun non-degree kepada para santri, serta dukungan terhadap manajemen layanan pendidikan keagamaan.

Baca juga : Kemenag: Menag Tidak Mungkin Mangkir dari Panggilan Pansus Haji

Ia menyebut anggaran tersebut merupakan bentuk pengejawantahan program prioritas peningkatan kualitas pendidikan keagamaan, seperti pondok pesantren dan sekolah-sekolah berbasis agama lain.

"Juga memberikan beasiswa bagi para siswa untuk melanjutkan pendidikan baik di tingkat nasional maupun internasional," ujarnya.

Di samping itu, paparnya, Kemenag kembali mengadakan program peningkatan kualitas keagamaan melalui skema pembiayaan surat berharga syariah negara (SBSN) pada tahun 2025.

Baca juga : DPR Dorong Percepat Realisasi Penyaluran Dana Abadi Pesantren

Sejumlah peningkatan kualitas keagamaan tersebut diwujudkan dalam bentuk pembangunan balai nikah dan manasik haji di 160 kecamatan, revitalisasi dan pengembangan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) di 54 kabupaten/kota, serta revitalisasi dan pengembangan asrama haji di lima lokasi.

"Kemudian juga peningkatan akses dan mutu sarana dan prasarana di 180 madrasah, serta pembangunan dan peningkatan mutu 13 Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri," ujarnya.

Pada 2025, Kemenag juga memperoleh pagu anggaran yang telah disetujui oleh Badan Anggaran DPR RI sebesar Rp79,168 triliun.

Gus Men juga turut mengapresiasi perhatian dan dukungan Komisi VIII DPR RI atas kinerja Kemenag RI. "Kami tentu berharap penyampaian penjelasan ini dapat memenuhi harapan dan masukan dari Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI," ucap Menag Yaqut. (Ant/H-2)