Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KOMISI X DPR RI menyetujui tambahan anggaran untuk Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI sebesar Rp500 miliar. Maka, total pagu anggaran Kemenpora RI tahun 2025 sebesar Rp2,3 triliun.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyebut Komisi X menyetujui pagu definitif Kemenpora untuk 2025 sebesar Rp2,3 triliun.
Merespons itu, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo menyebut penambahan anggaran melalui proses pengajuan di DPR bersama banggar dan pemerintah jadi yang pertama kali diterima Kemenpora.
Baca juga : DPR Apresiasi Langkah Menpora Selamatkan World Beach Games di Bali
“Saya rasa saya juga tadi sebenarnya baru mengetahui bahwa ini menurut internal Kemenpora baru sekali Kemenpora diberikan tambahan yang melalui proses pengajuan di DPR bersama banggar dan pemerintah,” terang Dito, Kamis (12/9).
“Selama ini memang selalu diberikan melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) dimana itu adalah Direktif Presiden,” tuturnya.
Dito menekankan anggaran Rp500 miliar tambahan ini akan diperuntukkan secara khusus untuk sektor olahraga khususnya pelatihan nasional dan juga penyelenggaraan kejuaraan tingkat dunia.
Baca juga : DPR Minta Menpora Baru Tuntaskan Kasus Kanjuruhan
Ia mencontohkan jika Indonesia menjadi tuan rumah kegiatan olahraga di 2025 dan juga untuk fasilitas sarana-prasarana olahraga dan kepemudaan.
“Saya rasa saya harus berterima kasih kepada seluruh pimpinan DPR RI khususnya Komisi X dan pemimpin Banggar ini yang sudah memberikan kepercayaan kepada Kemenpora yang jadinya kita memiliki pagu indikatif yang pasti di awal tahun 2025 mendapat tambahan Rp500 miliar,” ucap Dito.
“Ini adalah suatu simbol saya rasa ke depan ini yang namanya Kementerian Pemuda dan Olahraga saya yakin baik dari Presiden dan juga legislatifnya ini akan makin komit dan fokus mendukung,” tandasnya. (Ykb/M-4)
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
Tantangan menyangkut anggaran dan distribusi guru yang tidak merata, berdampak pada kualitas dan mutu pendidikan.
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengalokasikan anggaran senilai Rp20 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Takalar.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
KOMISI III DPR RI menyetujui pagu indikatif anggaran Polri Tahun 2026 sebesar Rp109,6 triliun dalam rapat kerja bersama DPR yang digelar pada Senin (7/7).
Kader Dasawisma telah bekerja secara nyata sebagai pasukan terdepan dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved