Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI X DPR RI menyetujui tambahan anggaran untuk Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI sebesar Rp500 miliar. Maka, total pagu anggaran Kemenpora RI tahun 2025 sebesar Rp2,3 triliun.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyebut Komisi X menyetujui pagu definitif Kemenpora untuk 2025 sebesar Rp2,3 triliun.
Merespons itu, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo menyebut penambahan anggaran melalui proses pengajuan di DPR bersama banggar dan pemerintah jadi yang pertama kali diterima Kemenpora.
Baca juga : DPR Apresiasi Langkah Menpora Selamatkan World Beach Games di Bali
“Saya rasa saya juga tadi sebenarnya baru mengetahui bahwa ini menurut internal Kemenpora baru sekali Kemenpora diberikan tambahan yang melalui proses pengajuan di DPR bersama banggar dan pemerintah,” terang Dito, Kamis (12/9).
“Selama ini memang selalu diberikan melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) dimana itu adalah Direktif Presiden,” tuturnya.
Dito menekankan anggaran Rp500 miliar tambahan ini akan diperuntukkan secara khusus untuk sektor olahraga khususnya pelatihan nasional dan juga penyelenggaraan kejuaraan tingkat dunia.
Baca juga : DPR Minta Menpora Baru Tuntaskan Kasus Kanjuruhan
Ia mencontohkan jika Indonesia menjadi tuan rumah kegiatan olahraga di 2025 dan juga untuk fasilitas sarana-prasarana olahraga dan kepemudaan.
“Saya rasa saya harus berterima kasih kepada seluruh pimpinan DPR RI khususnya Komisi X dan pemimpin Banggar ini yang sudah memberikan kepercayaan kepada Kemenpora yang jadinya kita memiliki pagu indikatif yang pasti di awal tahun 2025 mendapat tambahan Rp500 miliar,” ucap Dito.
“Ini adalah suatu simbol saya rasa ke depan ini yang namanya Kementerian Pemuda dan Olahraga saya yakin baik dari Presiden dan juga legislatifnya ini akan makin komit dan fokus mendukung,” tandasnya. (Ykb/M-4)
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memastikan tidak terdapat pelanggaran prosedur dalam penetapan kembali Ahmad Sahroni sebagai pimpinan Komisi III DPR.
KPK menyatakan dukungan terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset oleh DPR dan pemerintah guna memperkuat pemulihan kerugian negara serta efek jera bagi pelaku korupsi.
KOMISI IX DPR RI menyoroti pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja swasta.
Hambatan utama pengesahan RUU ini selama ini adalah kekhawatiran akan tumpang tindih dengan undang-undang sektoral lainnya.
Komisi Pencari Fakta (KPF) Masyarakat Sipil menyerahkan laporan lengkap hasil investigasi kerusuhan Agustus 2025 ke enam lembaga negara
anggota dpr Nyoman Parta, berharap masyarakat Bali mulai menjauhkan diri dari praktik rasisme yang kerap diarahkan kepada warga pendatang.
Dalam rangka penanganan bencana Sumatra, Abdul Mu’ti menekankan bahwa Kemendikdasmen memerlukan anggaran sebesar Rp5,03 triliun.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Kunci utama dalam menyiasati keterbatasan biaya adalah dengan mengoptimalkan bahan makanan lokal dan musiman yang lebih terjangkau.
Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan dana untuk pemulihan pascabencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumut, Sumbar.
MENTERI Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan perlunya perubahan cara berpikir dan pendekatan mendasar dalam tata kelola kehutanan Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa APBN 2025 mencapai sekitar Rp3.600 triliun, sementara APBD sebesar Rp1.350 triliun, dan seluruh eksekusi anggaran tersebut berada di tangan ASN.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved