Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KOMISI X DPR RI menyetujui tambahan anggaran untuk Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI sebesar Rp500 miliar. Maka, total pagu anggaran Kemenpora RI tahun 2025 sebesar Rp2,3 triliun.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyebut Komisi X menyetujui pagu definitif Kemenpora untuk 2025 sebesar Rp2,3 triliun.
Merespons itu, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo menyebut penambahan anggaran melalui proses pengajuan di DPR bersama banggar dan pemerintah jadi yang pertama kali diterima Kemenpora.
Baca juga : DPR Apresiasi Langkah Menpora Selamatkan World Beach Games di Bali
“Saya rasa saya juga tadi sebenarnya baru mengetahui bahwa ini menurut internal Kemenpora baru sekali Kemenpora diberikan tambahan yang melalui proses pengajuan di DPR bersama banggar dan pemerintah,” terang Dito, Kamis (12/9).
“Selama ini memang selalu diberikan melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) dimana itu adalah Direktif Presiden,” tuturnya.
Dito menekankan anggaran Rp500 miliar tambahan ini akan diperuntukkan secara khusus untuk sektor olahraga khususnya pelatihan nasional dan juga penyelenggaraan kejuaraan tingkat dunia.
Baca juga : DPR Minta Menpora Baru Tuntaskan Kasus Kanjuruhan
Ia mencontohkan jika Indonesia menjadi tuan rumah kegiatan olahraga di 2025 dan juga untuk fasilitas sarana-prasarana olahraga dan kepemudaan.
“Saya rasa saya harus berterima kasih kepada seluruh pimpinan DPR RI khususnya Komisi X dan pemimpin Banggar ini yang sudah memberikan kepercayaan kepada Kemenpora yang jadinya kita memiliki pagu indikatif yang pasti di awal tahun 2025 mendapat tambahan Rp500 miliar,” ucap Dito.
“Ini adalah suatu simbol saya rasa ke depan ini yang namanya Kementerian Pemuda dan Olahraga saya yakin baik dari Presiden dan juga legislatifnya ini akan makin komit dan fokus mendukung,” tandasnya. (Ykb/M-4)
DPR siap mendukung komitmen Presiden Prabowo yang siap ‘menyikat’ tambang ilegal.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Berikut isi pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR RI.
Kami mengajak masyarakat untuk terus aktif mengawal kinerja DPR. Partisipasi publik yang kuat memperkuat legitimasi dan kualitas kebijakan. Kritik yang konstruktif sangat kami butuhkan.
Hukum acara pidana tidak semata-mata untuk menghukum tersangka, tetapi untuk memastikan tidak terjadinya kesewenang-wenangan negara terhadap warga negaranya.
Dalam surat DPR dengan perihal Seruan Mendesak untuk Tindakan Segera Guna Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza mencakup enam poin desakan ke PBB.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Wihadi Wiyanto menilai anggaran yang ada di dalam RAPBN 2026 sebesar Rp757,8 triliun untuk pendidikan telah sesuai dengan ketentuan UU.
Presiden menjelaskan bahwa peran APBN harus lebih proporsional dan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dasar serta pelayanan publik yang terbaik bagi rakyat.
MBG menjadi upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak serta upaya meningkatkan ekonomi lokal.
Ia menambahkan pemangkasan anggaran TKD akan memberikan dampak signifikan pada berbagai aspek pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
BSKDN Kemendagri Noudy R.P. Tendean menegaskan komitmennya untuk mendorong efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan anggaran tahun (TA) 2026.
Tantangan menyangkut anggaran dan distribusi guru yang tidak merata, berdampak pada kualitas dan mutu pendidikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved