Potensi Fraud Indofarma, DPR Dorong Penegakan Hukum

ANGGOTA Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyinggung persoalan dugaan penyalahgunaan fraud di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia Farma Tbk (Indofarma) yang diduga menimbulkan kerugian negara sekitar Rp436,87 miliar. Ia mendorong penegakan hukum mengungkap dugaan itu.

"Indofarma didirikan dengan maksud menyukseskan dan meningkatkan pelayanan kesehatan di Indonesia. Dengan adanya kasus ini bukannya membantu menyehatkan negara, justru malah membuatnya tambah sakit akibat tata kelola perusahaan yang buruk," kata Netty dalam keterangan media, Rabu, (26/6).

"Kita serius nggak sih menangani kesehatan di Indonesia? Kenapa Indofarma bisa salah kelola? Bukankah negara punya komisaris di sana yang tugasnya mengawasi dan melaporkan? Kenapa salah kelola ini tidak terdeteksi sejak dini?" tanya Netty.

Baca juga : Anggota DPR Dukung Kejagung Usut Tuntas Korupsi di Waskita Karya 

Apalagi, kata Netty, perusahaan Indofarma dilaporkan merugi sejak 2021. "Sulit dibayangkan jika perusahaan farmasi milik negara yang mana memiliki jaringan, lab, apotek dan lain-lain bisa rugi dan kalah saing. Apalagi tahun 2021 itu tahun yang masih lekat dengan Covid-19 di mana kebutuhan akan produk kesehatan meningkat drastis," ujarnya.

Netty menegaskan penegak hukum harus dilakukan untuk mengungkap pihak yang terlibat dan membongkar pelaku kecurangan (fraud) di Indofarma. Bahkan menurutnya jika diperlukan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat terlibat mengusut.

"Kepolisian dan kejaksaan harus membongkar secara terang benderang siapa oknum yang bermain di Indofarma. Kalau perlu libatkan KPK. BUMN itu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), jangan biarkan uang keringat rakyat hanya dijadikan sarana memperkaya oknum tak bertanggung jawab," katanya.

Seperti diberitakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melaporkan hasil investigasi mengenai potensi fraud atau kecurangan yang terjadi di PT Indofarma Tbk (INAF). Adapun salah satu laporan mengarah pada dugaan utang ke pinjaman online (pinjol). Sebelumnya Direktur PT Bio Farma (Persero) Shadiq Akasya yang merupakan bos Holding BUMN Farmasi mengakui soal indikasi kerugian di Indofarma Global Medika, anak usaha Indofarma, atas penempatan dan pencairan deposito beserta bunga.

(Z-9)