Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
DPR akan mengevaluasi penyelenggaraan haji bersama Kementerian Agama (Kemenag), termasuk membicarakan soal pembentukan panitia khusus (pansus) haji.
"Kemudian apakah pansus ini bisa dibahas. Tentu kita lihat setelah dilakukan rapat evaluasi di tingkat Komisi VIII DPR RI sebagaimana yang diatur dalam undang-undang," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily melalui keterangan tertulis, dikutip Selasa (25/6).
Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR itu mengatakan penyelesaian masalah penyelenggaraan haji tidak bisa dilakukan secara parsial. Namun, harus melalui pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait.
Baca juga : Timwas DPR Desak Bikin Pansus Haji 2024 Evaluasi Masalah Berulang
"Lembaga-lembaga ini tentu memiliki mitra masing-masing di setiap komisi," ucap Ace.
Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat itu mencontohkan, untuk menangani masalah visa yang berkaitan dengan Imigrasi dan Kementerian Luar Negeri, serta penanganan kesehatan melibatkan Komisi IX. Lalu, hubungan diplomatik melibatkan Komisi I dan soal imigrasi melibatkan Komisi III.
"Pada pelaksanaannya, penyelenggaraan haji ini juga melibatkan kementerian lain seperti Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam penanganan masalah kesehatan jemaah haji, Kementerian Luar Negeri dalam hubungan diplomatik dengan Pemerintah Arab Saudi, serta Direktorat Jenderal Imigrasi terkait dengan masalah visa haji ilegal," pungkas Ace. (Z-1)
Lulus SMA, gadis itu melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia dan University of Groningen di Negeri Belanda.
Pentingnya posyandu harus mandiri, untuk memberikan contoh makanan tambahan kepada warga sebagai bagian dari edukasi.
Ayep Zaki meresmikan Jalan Pemukiman RW 01 Desa Purwasari, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Netralitas ASN menjadi salah satu hal yang terus diawasi pada konteks kepemiluan.
Terdapat dua opsi yang dipertimbangkan oleh Kementerian PUPR untuk menyelesaikan perbaikan Tol Bocimi.
DPRD DKI akan menggunakan pansus pendidikan untuk membantu percepatan penyusunan regulasi berupa peraturan daerah (perda) program sekolah swasta gratis.
Fraksi Partai Demokrat, kata Ali, menyatakan dukungan penuh atas pembentukan lima Pansus tersebut, yang dijadwalkan bekerja dalam beberapa bulan ke depan.
(Raperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) DPRD Provinsi DKI Jakarta mandek sejak 2015. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta akhirnya membentuk pansus
Timwas Haji DPR RI berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) Haji untuk mengevaluasi sejumlah kebijakan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024.
TIM Pengawas (Timwas) Haji DPR RI mendesak agar semua temuan terkait penyelenggaraan 2024 segera ditindaklanjuti.
Keluhan jemaah haji menjadi pertimbangan DPR untuk membentuk pansus Haji.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved