Pengawasan Pengelolaan Tambang Harus Tanpa Diskriminasi Termasuk pada Ormas Keagamaan

DPR menjamin bahwa pengawasan terhadap semua lembaga yang mengelola tambang akan dilakukan tanpa memihak, termasuk terhadap organisasi masyarakat (ormas) keagamaan yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno, menyatakan bahwa pengawasan ini akan konsisten dilakukan tanpa adanya perbedaan perlakuan antara ormas keagamaan dengan badan usaha lainnya.

"Kami memastikan bahwa pengawasan dilakukan secara konsisten dan tidak ada perbedaan dalam penegakan hukum terhadap ormas keagamaan atau entitas lainnya, semuanya diperlakukan sama," kata Eddy dalam diskusi tentang 'Polemik Pemberian Izin Pengelolaan Tambang Kepada Ormas Keagamaan' di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu (26/6).

Eddy menekankan bahwa penerapan sanksi juga akan sejalan dan adil. Dia menjamin bahwa semua yang terlibat akan dikenai sanksi yang setara.

Baca juga : Pengelolaan Tambang oleh Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

"Jika nanti diperlukan sanksi, semua akan menerima sanksi yang seimbang, hal ini sangat kami pertimbangkan," jelas Eddy.

Sebagai Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy juga mengajak agar pengelolaan tambang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk bagi ormas keagamaan yang baru saja mendapat izin untuk mengelola tambang.

"Kita semua menyadari bahwa di dalam ormas-ormas keagamaan terdapat tokoh-tokoh masyarakat yang dihormati, dan kita tidak ingin reputasi mereka tercoreng akibat permasalahan dalam pengelolaan tambang ini," tambahnya. (Z-10)