Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
Saat Safari Ramada, Ketua Dewas BPJS Ketenagakerjaan mengapresiasi dukungan Wali Kota setempat dalam meningkatkan cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Banjarmasin.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menolak isu peleburan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Ombudsman. Lembaga Antirasuah dinilai masih dibutuhkan masyarakat Indonesia.
Informasi tentang jaksa yang diduga memeras saksi sebesar Rp3 miliar berasal dari penanganan sebuah kasus di Lampung
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) belum bisa memastikan kebenaran soal adanya jaksa yang diduga memeras saksi sampai Rp3 miliar. Informasi itu disebut masih abu-abu atau sumir.
Dewas KPK juga dinilai salah langkah usai menyerahkan kasus itu ke Lembaga Antirasuah dengan nota dinas. Sikap ini menyebabkan jaksa tersebut lolos dari persidangan etik.
KPK mau tidak mau harus menyelidiki perkara ini karena nanti tidak boleh lagi lempar tanggung jawab antara instansi asal
Kabar yang beredar, dugaan pemerasan itu sudah masuk ke tahap penyelidikan.
Juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya harus melaksanakan prosedur administrasi hukum sebelum melakukan penahanan tersangka kasus pungli di rutan.
Hari ini Dewas KPK kembali menggelar sidang etik untuk dua tersangka kasus dugaan pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan).
PEGAWAI Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD DKI Jakarta, Hengki yang diduga menjadi otak pungutan liar (pungli) di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini masih tetap bekerja.
KPK menjalankan perintah eksekusi Dewan Pengawas (Dewas) KPK soal kasus etik pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan). Sebanyak 78 pegawai meminta maaf berbarengan secara terbuka.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mendalami pernyataan mantan Komisioner PT Wika Beton, Dadan Tri Yudianto, yang mengaku dimintai uang sebesar US$6 juta oleh pegawai KPK.
KPK menyarankan terdakwa Dadan Tri Yudianto lapor ke Dewas terkait permintaan US$6 juta oleh oknum KPK agat tidak menjadi tersangka.
MAKI menilai sanksi minta maaf yang dijatuhan Dewas terhadap pelaku pungli di KPK merupakan blunder.
SEKRETARIAT Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi bakal menggelar pemeriksaan ulang terhadap pegawai yang terlibat dalam praktek pungutan liar di rutan KPK.
Anggota Dewas KPK Albertina Ho mengatakan satu dari tiga pegawai yang terlibat skandal pungli Rutan KPK merupakan anggota polri.
Dewas KPK mengatakan penanganan kasus pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) belum rampung. Masih ada tiga pegawai lembaga antirasuah yang belum disidang.
Anggota Dewas KPK Albertina Ho mengatakan permintaan maaf pegawai yang terllibat pubgli akan disiarkan di televisi internal.
Julukan itu merupakan pegawai Lembaga Antirasuah yang mengoordinatori penerimaan uang dari tahanan.
DEWAN Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan sistem pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) didesain oleh satu orang bernama Hengki.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved