Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
INFORMASI tentang jaksa yang diduga memeras saksi sebesar Rp3 miliar berasal dari penanganan sebuah kasus di Lampung, demikian yang diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata. Meskipun demikian, ia tidak dapat memberikan rincian lebih lanjut mengenai kasus tersebut.
"Kasusnya saya tidak tahu persis, tetapi berasal dari daerah Lampung. Namun, saya tidak memiliki informasi lebih lanjut tentang kasus tersebut," ujar Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Selasa, 2 April 2024.
Alex menyebut bahwa Dewan Pengawas (Dewas) KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap jaksa tersebut dan beberapa pihak lainnya. Namun, informasi mengenai pemerasan tersebut masih kabur dan tidak ada yang mengakui melakukan pemerasan maupun menerima uang.
Baca juga : KPK Diminta Segera Selidiki Jaksa yang Diduga Peras Saksi Rp3 M
Pimpinan KPK masih belum dapat memastikan kebenaran kabar tersebut. Ini disebabkan oleh ketipisan berkas yang diterima dari Dewas Lembaga Antirasuah terkait kabar tersebut.
"Kabar yang disampaikan kepada pimpinan hanya berupa satu atau dua halaman," ungkap Alex.
KPK menyatakan bahwa jaksa yang diduga terlibat dalam pemerasan saksi sebesar Rp3 miliar tidak lagi bekerja di lembaga tersebut. Jaksa tersebut kini telah dipulangkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung).
Baca juga : KPK Buka Suara Soal Kabar Jaksa Peras Saksi Rp3 Miliar
"Iya, jaksa tersebut telah dikembalikan ke Kejagung," ujar Wakil Ketua KPK Johanis Tanak melalui keterangan tertulis, pada Minggu, 21 Maret 2024.
Johanis menjelaskan bahwa pengembalian jaksa tersebut dilakukan karena telah mencapai masa bakti selama sepuluh tahun di Lembaga Antirasuah. Menurut kebijakan, pegawai KPK yang telah bekerja selama waktu yang lama harus kembali ke instansi awalnya.
"Karena telah bekerja selama sepuluh tahun di KPK," tambah Johanis. (Z-10)
Polda Metro Jaya menyebutkan anak berkonflik dengan hukum (ABH) atau terduga pelaku peledakan di SMAN 72 Jakarta itu tinggal bersama ayahnya
Anang mengatakan, saat ini, informasi kasus itu belum bisa dibuka secara detail untuk menjaga proses penyidikan.
Taylor Swift menegaskan tidak pernah menyetujui untuk bersaksi dalam gugatan hukum yang melibatkan Blake Lively dan Justin Baldoni.
Pemerintah Diminta tidak Pilah-Pilih Tempatkan Klausul Pencekalan
Selain materi Pembinaan Karakter, peserta Saksi juga dibekali dengan materi terkait bahaya narkoba, pengenalan hewan reptil, dan juga penanganan pertolongan pertama pada kecelakaan.
Saleh dalam keterangannya menuturkan bahwa banyak warga Pamekasan yang meninggal dan meranta.
Safaruddin menyoroti perlunya aturan komprehensif yang mampu menjawab perbedaan beban kerja hakim di berbagai wilayah Indonesia.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan menangkap dua orang terduga pelaku penipuan dan perintangan penyidikan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Jumat (9/1).
DIREKTUR Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid merespons kehadiran anggota TNI di sidang terdakwa Nadiem Makarim. TNI alat negara untuk pertahanan
Kadispenad Brigjen Donny Pramono memberikan klarifikasi terkait keberadaan tiga anggota TNI di dalam ruang sidang kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang melibatkan Nadiem Makarim
Kejaksaan Negeri Purwakarta membantah isu operasi tangkap tangan (OTT) terhadap jaksa yang beredar di WhatsApp. Kejagung disebut hanya menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat.
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo menilai jaksa yang terjerat operasi tangkap tangan KPK mengonfirmasi masih adanya praktik "sapu kotor" dalam institusi hukum Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved