Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Data yang bocor berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berisikan informasi pribadi masyarakat. Data itu kini diperjualbelikan di dark web.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan akan melindungi data pribadi masyarakat dari kejahatan pinjaman online (pinjol) ilegal.
Saat ini belum ada sanksi yang berat terhadap pelaku yang menyalahgunakan data pribadi seseorang.
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom angkat suara terkait pemberitaan mengenai adanya data pribadi salah satu pelanggan yang bocor
KreditPlus menyatakan mereka segera menginvestigasi sistem internal setelah muncul pemberitaan data nasabah mereka bocor. Namun jumlah data yang dibobol belum bisa dipastikan.
"Kita lakukan SOAR atau otomasi karena semakin besar suatu kompleksitas pada bisnis dan data yang di-manage maka perlu otomasi sehingga tak hanya manusia yang menjaga tapi juga komputer."
Jika penggabungan akan dilakukan, konsumen perlu diberikan notifikasi apakah data spesifik atau sensitif seperti histori transaksi dan data lokas akan terintegrasi satu sama lain
Fintech lending yang terdaftar di OJK hanya diperbolehkan mengakses tiga hal terkait data pribadi nasabah, yakni camera, microphone dan location.
Hasilnya, ditemukan ada dugaan penyalahgunaan data elektronik perusahaan tersebut oleh oknum lain.
"Kemendag mengajak konsumen lebih hati-hati dalam bertransaksi elektronik, khususnya dalam memercayakan data pribadi untuk mencetak kartu vaksin demi keamanan konsumen itu sendiri,”
Demi mewujudkan ekosistem digital dan perbankan yang aman, diperlukan upaya kolaboratif antara penyedia layanan dan pengguna.
Sampai Minggu (30/1) malam grup ransomware conti, masih melanjutkan ancaman untuk membuka lebih banyak data bocor milik BI.
Peraturan OJK ini memperjelas kewajiban prinsip keterbukaan dan transparansi informasi produk dan layanan serta peningkatan perlindungan data dan informasi konsumen
Transformasi digital yang sedang didorong pemerintah juga perlu didukung regulasi yang mendorong inklusivitas dan memberikan peluang yang sama bagi semua.
"Kita memberikan batasan supaya tidak sewenang-wenang dalam meminta data. Kita cek dulu ada legalitasnya tidak, harus ada kasus. Tujuannya apa minta data," kata Semuel.
Kominfo menyatakan akan segera memanggil manajemen Telkom, selaku perusahaan induk, untuk dimintai keterangan soal insiden ini.
PLN per Sabtu (20/8) sudah mengecek pusat data utama melalui sistem dari berbagai parameter. Hasilnya, semua dalam kondisi aman.
Kali ini beredar kabar 17 juta data pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan 26 juta data history browsing Indihome bocor.
"Kami bertanggung jawab menjaga keamanan data namun butuh kolaborasi dari customer untuk bertanggung jawab atas datanya sendiri," kata Country Manager Indonesia Worldwide Public Sector AWS.
Zacky menegaskan, industri ekonomi digital menyambut baik aturan dalam RUU PDP yang tinggal selangkah lagi untuk disahkan oleh pemerintah.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved