Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DENGAN adanya internet yang merupakan wujud perkembangan dari digitalisasi, semua orang dapat dengan mudah dalam mencari informasi, seperti informasi pendidikan, kesehatan, hingga informasi terkait seseorang.
Melalui internet atau media sosial juga bisa mencari jejak digital seseorang dengan mudah. Jejak digital merupakan segala rekam jejak data seseorang yang berasal dari penggunaan internet.
"Rekam jejak digital seperti pisau bermata banyak sisi, yang bisa mengiris apa saja, bisa ke atas, ke bawah bahkan ke semua sisi. Rekam jejak digital juga bisa menjadi buah simalakama yaitu serba salah, atau juga bisa menjadi aset yang sangat bernilai, karena bisa sebagai identitas diri yang mungkin mengangkat value pribadi," kata Susi Narulita KD, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar dalam Webinar Ngobrol Bareng Legislator.
Susi menjelaskan, ibarat SKCK dari kepolisian yang merekam jejak kejahatan, jejak digital itu tak ubahnya sebagai jejak rekam hidup di dunia nyata. Sebab itu ia mengajak kita semua untuk bijak dalam bersosial media.
"Yuk, lebih bijak dalam bersosial media, jangan sampai jatuh, menjatuhkan, dan dijatuhkan," ajaknya.
Baca juga : Gerakan Changemakers Nusantara Jaring Ribuan Pembawa Perubahan
Penggiat Media Sosial, Ayu Arianti menjelaskan, postingan yang sudah diunggah di media sosial ketika dihapus tidak sepenuhnya hilang permanen, sehingga terkadang dapat disalah-gunakan oleh orang lain.
"Sebab itu, saya sadar bahwa pentingnya membuat proteksi pada postingan, agar tidak disalah-gunakan. Contoh proteksi tersebut bisa dengan menggunakan watermark pada postingan kita. Semoga teman-teman juga bisa lebih bijak lagi untuk menggunakan sosial media, karena kejahatan semakin beranekaragam," jelasnya.
Anggota Komisi I DPR RI Ahmad Rizki Sadig mengungkapkan harapannya pada Undang-undang Perlindungan Data Pribadi yang sedang dibahas parlemen agar bisa menjadi pelindung bagi semua kepentingan. Karena sekarang ini banyak orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan data pribadi untuk kejahatan.
"Kita memang membutuhkan media sosial atau digital, karena dengan hal tersebut kita bisa mengakses seluruh wilayah dengan mudah dan murah, yang merupakan efek positif untuk kita. Namun hal tersebut juga tidak terlepas dari efek negatif. Dengan kondisi tersebut jangan sampai kita jadi orang yang tidak punya kepedulian untuk mengupgrade diri dalam meningkatkan pengetahuan bermedia sosial". Ujar Ahmad Rizki.
"Intinya kita dalam bermedia sosial atau melakukan semua kegiatan dalam platform digital harus berhati-hati, harus menebarkan konten positif yang bermanfaat, berhati-hati dalam menaruh data pribadi, dan berpikir kembali sebelum sharing," pungkas Gladys Dewantari, Digitak Marketing Specialist. (RO/OL-7)
Banyak wilayah di Bali yang membutuhkan akses internet stabil, terutama daerah yang secara geografis terisolasi.
Tanpa dukungan WiFi yang andal, pelaku usaha berisiko menghadapi gangguan operasional yang berujung pada hilangnya peluang penjualan.
Upaya mempercepat pembangunan infrastruktur digital di wilayah Indonesia timur mencapai tonggak baru dengan beroperasinya Community Gateway pertama di Indonesia.
Pemerintah Rusia memblokir Snapchat dan membatasi FaceTime dengan alasan keamanan nasional.
PT Perusahaan Gas Negara (PGN) terus memperkuat komitmennya dalam mendukung kemajuan dunia pendidikan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Nama domain tingkat tinggi geografis telah menjadi symbol identitas daerah dan sarana memperkuat posisi suatu wilayah di ruang digital.
Sebanyak 88,5% serangan bertujuan untuk mendapatkan nama pengguna (username) dan kata sandi (password) dari berbagai akun daring.
Di tengah kondisi tersebut, teknologi pemantauan skor kredit seperti SkorKu menjadi relevan.
PELINDUNGAN data pribadi merupakan fondasi utama ekonomi digital. Kepercayaan digital adalah mata uang baru dalam ekonomi berbasis data.
Bot berbasis AI di media sosial dan aplikasi perpesanan menyamar sebagai pengguna asli, melibatkan korban dalam percakapan berkepanjangan untuk membangun kepercayaan.
Ia menyebut, kebocoran data pribadi warga yang berulang di berbagai platform digital menunjukkan lemahnya perlindungan negara terhadap hak privasi masyarakat.
Komisi I DPR menyoroti dugaan praktik aktivasi IMEI ilegal yang melibatkan penyalahgunaan data pribadi turis asing merupakan masalah serius. I
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved