Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
CHAIRMAN Lembaga Riset Keamanan Siber Indonesia CISSReC (Communication & Information System Security Research Center) Pratama Persadha mengatakan masyarakat harus sadar mengenai bahaya mengunduh aplikasi yang bisa mencuri data pribadi.
Sebelumnya, akun resmi Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya @siberpoldametrojaya mengunggah informasi yang memuat peringatan pencurian data via aplikasi azan dan salat. Ada 11 aplikasi, termasuk aplikasi azan dan Al-Qur'an yang dirilis akun @siberpoldametrojaya yang diduga melakukan pencurian data.
Pratama mengatakan aplikasi tersebut berbahaya, terlebih jika diunduh oleh pejabat negara. "Ini jelas cukup berbahaya juga bagi masyarakat tanah air. Apalagi bila ada pejabat dan personil militer atau intelijen tanah air air yang menginstal. Jadi akan menjadi makanan empuk dari pihak asing," kata Pratama kepada Media Indonesia, Rabu (20/4).
Baca juga: Jokowi dan Prabowo Kompak Beli Blangkon Madura
Pratama mengatakan memang saat ini belum jelas data apa dan berapa persentase total pemakai 11 aplikasi di Indonesia. Namun, ia mencermati adanya pencurian data GPS, alamat email, nomor telepon, alamat MAC router modem pengguna SSID jaringan.
Ia mengatakan masyarakat umumnya belum merasa terancam apabila tidak mengalami kerugian finansial. Namun, ia mengatakan ancaman dari pencurian data sebenarnya sudah terasa, salah satunya dengan adanya SMS dan spam surel.
'Adapun efek pencurian data sebenarnya sudah dirasakan masyarakat luas, seperti misalnya SMS dan email spam. Namun masyarakat juga tidak menyadari bahwa ini sebenarnya juga serangan siber dan bentuk kejahatan di ruang siber," katanya.
Ia mengatakan pencurian data tersebut terjadi karena rendahnya edukasi masyarakat mengenai keamanan siber. Ia mengatakan masyarakat sendiri bahkan tidak tahu bahwa telah menjadi korban serangan siber.
Baca juga: Serbuan Teknologi Baru, Keamanan Digital Data Pribadi Menjadi Penting
"Akibatnya adalah meski BSSN melaporkan adanya kenaikan belipat-lipat serangan siber, namun masyarakat masih tetap merasa aman-aman saja," ungkapnya.
Ia mengatakan apabila kesadaran masyarakat masih rendah, maka situasi juga akan semakin rumit. Ia mengatakan kesadaran yang rendah akan meningkatkan resiko serangan siber.
Maka dari itu, untuk mengurangi adanya korban pencurian data di Indonesia, seharusnya ada edukasi berinternet sejak dini melalui memasukkannya ke kurikulum pendidikan.
"Pencurian data saat ini juga semakin canggih. Tanpa edukasi dini, ini akan menjadikan Indonesia sasaran empuk kejahatan pencurian data," katanya.
Selain edukasi, ia juga mendorong untuk menyelesaikan UU Perlindungan Data Pribadi. Ia mengatakan dengan UU tersebut maka akan membuat aplikasi yang beredar di Indonesia bisa diatur lebih ketat oleh pemerintah.
"Bila ada UU PDP, kejadian ini bisa membuat aplikasi yang ada diperketat dan lebih jauh lagi pasti dibanned atau diblokir dari tanah air. Karena mencuri data yang membuat pemakai internet menjadi sangat khawatir dan merasa terancam," ujarnya. (J-2)
Bima mengatakan tidak bisa menjawab secara detail mengenai kesepakatan pertukaran data RI dan AS.
Setiap transfer data ke AS harus disertai syarat yang setara, misalnya perlindungan hukum timbal balik, termasuk hak audit bagi otoritas Indonesia, dan kontrol penuh atas data strategis WN.
KETUA DPR RI Puan Maharani merespons adanya transfer data pribadi masyarakat Indonesia ke Amerika Serikat.
PEMERINTAH memastikan tak akan melakukan transfer data pribadi dengan Amerika Serikat dalam skema perjanjian maupun pertukaran data secara resmi antarkedua negara.
Pemerintah tegaskan transfer data pribadi ke AS tetap aman, diawasi ketat, dan sesuai UU PDP. Tak ada akses bebas atas data warga Indonesia.
Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi menyampaikan keprihatinan atas klausul pengelolaan data pribadi warga negara Indonesia oleh pihak AS.
DJ Panda menyampaikan bahwa ia berusaha bertemu dengan Erika Carlina. Tak sendiri, lelaki bernama asli Giovanni Surya Saputra ini mendatangi rumah Erika Carlina didampingi orangtuanya.
Saat ini ijazah Jokowi tengah disita di Polda Metro Jaya untuk diteliti Laboratorium Forensik. Di sisi lain, persidangan terkait ijazah Jokowi juga masih bergulir.
Diplomat muda itu ditemukan meninggal oleh penjaga indekos pada 8 Juli lalu di kamar indekosnya di Jakarta dengan kondisi kepala terlilit lakban.
Selain itu, penyidik juga melibatkan berbagai ahli untuk memperkuat pembuktian secara ilmiah.
Erika Carlina juga menyebutkan dirinya tidak pernah meminta pertanggungjawaban DJ Panda atas kehamilannya, laporannya ke Polda Metro Jaya dibuat karena dirinya merasa terancam.
IJAZAH asli SMA dan Sarjana Fakultas Kehutanan UGM milik Presiden ke-7 RI Jokowi disita Tim Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan ijazah palsu miliknya
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved