Twitter Didenda Rp2,2 Triliun karena Langgar Privasi

TWITTER sepakat membayar denda sebesar US$150 juta (sekitar Rp2,2 triliun) terkait tuduhan bahwa pengiklan gim di layanan media sosial itu menggunakan data pengguna, yang seharusnya digunakan untuk memperkuat keamanan layanan itu. Hal itu diungkapkan pemerintah Amerika Serikat (AS), Rabu (25/5).

Komisi Perdagangan Federal dan Departemen Kehakiman AS menuding Twitter mengambil nomor ponsel dan alamat surel yang diberikan kepadanya demi memperkuat keamanan dan membiarkan para pengiklan menggunakan kedua hal itu demi meraup keuntungan.

"Twitter mengumpulkan data dair pengguna mereka dengan alasan keamanan namun mereka juga menggunakan data itu untuk menjadikan pengguna mereka sasaran iklan spesifik," ujar Ketua Komisi Perdagangan Federal Lina Khan dalam keterangan resmi.

Baca juga: Twitter Beri Label Peringatan di Konten Menyesatkan Terkait Konflik Ukraina

Data pribadi yang diserahkan pengguna kepada perusahaan teknologi dan bagaimana cara data itu digunakan telah menjadi asalan konflik antara pemerintah dan perusahaan besar seperti Meta, Twitter, dan lainnya.

Perselisihan terkait privasi telah menghasilkan rangakain gugatan. Hal itu menyebabkan warga AS menuntut pemerintah segera memperbahurui undang-undang tentang cara data pribadi digunakan oleh perusahaan daring.

Dalam periode selama lima tahun hingga 2019, sebanyak 140 juta pengguna Twitter menyerahkan nomor ponsel mereka atau alamat surel ke perusahaan yang bermarkas di San Francisco itu untuk membantu mengamankan akun mereka adengan autentikasi dua langkah.

Teknik pengamanan itu mencakup pembuatan kata sandi lewat kode yang dikirimkan lewat SMS atau surel.

Namun, tanpa izin pengguna mereka, Twitter telah mengizinkan pemasang iklan untuk menggunakan data pribadi itu untuk mengirimkan iklan.

"Konsumen yang berbagi data pribadi mereka berhak mengetahui bagaimana data itu digunakan untuk membantu pengiklan," ujar Jaksa AS Stephanie Hinds.

Selain membayar denda sebesar US$150 juta, Twitter juga akan memberlakukan aturan baru yang mencakup mengizinkan program keamanan dievaluasi oleh pengawas independen.

"Memastikan keamanan data dan menghargai privasi adalah hal yang kami pandang serius," tehas Kepala Privasi Twitter Damien Kieran. (AFP/Cah/OL-1)