Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Dengan adanya UU PDP ini, masyarakat sebagai pemilik data sangat terlindungi karena pengelolaan data harus dengan konsen pemilik.
Saat ini, KPU sedang melakukan proses pencocokan dan penelitian (coklit) dalam rangka pemutakhiran data pemilih pada Pemilu 2024.
Setiap Orang' pada Pasal 1 angka 4 dan Pasal 19 Undang-undang Pengendalian Data Pribadi (UU PDP), juga mencakup badan hukum yang bergerak dibidang IT.
Memamahi UU PDP merupakan keniscayaan untuk menegakkan hukum
Mabes Polri masih menunggu laporan terkait serangan siber terhadap Bank Syariah Indonesia (BSI). Laporan diperlukan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.
Muhaimin Iskandar atau Gus Imis meminta Kemenkominfo serius menangani 94 kasus kebocoran data pribadi sejak 2019 hingga 2023.
Kementerian Komunikasi dan Informatika masih terus melakukan penelurusan atas kasus dugaan kebocoran data paspor milik 34 juta warga negara Indonesia.
Pemerintah harus membuat peraturan darurat sebelum berlakunya UU Pelindungan Data Pribadi. Tujuannya selain mencegah dan sebagai dasar hukum penindakamln kasus kebocoran data
KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika menargetkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang terkait dengan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) rampung di triwulan IV 2023.
“KPU dan Bawaslu perlu bersinergi untuk membangun kesepahaman soal perlindungan data pribadi ini,” ujar Titi
Kebocoran data pribadi sudah terjadi berkali-kali. Fenomena itu seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.
Menkominfo Budi Arie Setiadi heran terkait jumlah dugaan bocornya data pribadi sebanyak 337 juta.
KETUA KPU RI Hasyim Asy'ari mengakui pihaknya belum dapat membuka daftar bakal calon anggota legislatif atau bacaleg Pemilu 2024 kepada publik. Ini alasannya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku kaget ada apalikasi yang memiliki data 123 juta warga Indonesia. Data tersebut diperoleh hanya dalam hitungan bulan.
Penggunaan nama dan data terkait lainnya oleh debitur namun fasilitas pembiayaan yang diterima diperuntukkan orang lain merupakan tindak pindana pemalsuan.
Kominfo dapat menjatuhkan sanksi administrasi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) setelah data pemilih pada Pemilu 2024 diduga bocor dan dijual oleh akun anonim Jimbo.
KETUA Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito mengaku nomor ponselnya diretas pada Senin malam, 8 Januari 2024. Hal serupa juga terjadi terhadap anggota DKPP.
Ketua PBHI Julius Ibrani mengatakan akan melaporkan dugaan tindak pidana pencutian data pribadi oleh Dharma Porengkun-Kun Wardhana ke Bareskrim Mabes Polri.
Menurut dia, ada beberapa skenario yang dilakukan Koalisi Indonesia Maju (KIM) dalam Pilkada Jakarta. Di antaranya, skenario melawan kotak kosong atau menciptakan calon independen.
Di dalam sampel tersebut tercantum data pribadi terkait NIK, NPWP, nama, alamat (kelurahan/kecamatan, provinsi), nama KPP, nama kanwil, dan lain-lain.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved