Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
Terdapat sejumlah aturan di Indonesia saat ini yang dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman.
Menurut Budi Sugandi, Klikerja.com merupakan gerakan rotong royong di tengah pandemi Covid-19 untuk dapat membantu masyarakat bangkit dan bisa hidup layak bersama keluarga.
Selain itu, dia juga berkata DPR untuk tetap menerima masukan dan kritik dari masyarakat. Bila hal itu dijalankan, dia yakin pembahasan akan berjalan dengan baik.
Gobel mengatakan, ke depan melalui RUU Cipta Kerja pembangunan ekonomi harus bisa dilakukan lewat UMKM. Dengan juga menggunakan bahan baku lokal.
Upaya mendorong EODB 2020 dapat dilakukan dengan efisiensi regulasi karena dinilai berbelit dan prosesnya panjang.
Penundaan itu hanya merupakan pandangan salah satu Fraksi dalam Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja di Baleg DPR RI, yaitu dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).
Pada kesempatan RDPU yang dipimpin oleh Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai tersebut, KSPSI memberikan masukan terkait sejumlah hal substansial dalam RUU Ciptaker.
Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya menjelaskan, mundurnya PKS dan Demokrat tidak mempengaruhi legalitas pembahasan Omnibus Law RUU Ciptaker.
Dia melihat sektor perizinan sangat membutuhkan kehadiran aturan tersebut.
RUU Cipta Kerja juga memiliki arah positif untuk mempercepat investasi dalam pertumbuhan ekonomi.
Eddy mengatakan saat ini Fraksi PAN tidak ada rencana menarik anggotanya dari keanggotaan Panita Kerja (Panja) RUU Ciptaker.
Masukan dari pakar secara terbuka diharapkan akan dapat membuat publik paham akan pentingnya RUU Cipta Kerja segera diselesaikan.
Meski bukan solusi tunggal, RUU Cipta Kerja dapat menjadi modal perbaikan ekonomi Indonesia secara menyeluruh.
Penundaan pembahasan bagian RUU Cipta Kerja mengacu hasil dialog antara pemerintah dan serikat pekerja.
Klaster ketenagakerjaan tak relevan dengan tujuan pembentukan aturan yang memangkas tumpang tindih regulasi dan menyederhanakan peraturan.
Ia mengungkapkan, setidaknya terdapat 10 pasal dalam UU Sisdiknas yang diubah dan dihapus pada draft RUU Cipta Kerja
“Ini sudah tepat dan buruh tentu sejalan dengan keputusan Pak Presiden terkait penundaan ini. Artinya Bapak Presiden juga merespon apa yang menjadi aspirasi buruh selama ini,”
“Karena seluruh rakyat Indonesia saat ini masih fokus melawan korona dan juga fokus mencari sembako. Kami masih bersama rakyat berperang melawan covid-19,”
Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) NasDem di Badan Legislasi DPR RI ini mengatakan, keputusan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat klaster ketenagakerjaan ini menimbulkan polemik
NasDem mengusulkan ada perubahan nama Omnibus Law Ciptaker menjadi RUU Omnibus Law Kemudahan Berinvestasi dan Debirokratisasi Perizinan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved