Berita Terbaru Cipta Kerja Hari Ini

​​​​​​​OPSI Sambut Baik Penundaan Klaster Ketenagakerjaan di RUU

Pesan yang disampaikan Presiden Jokowi merupakan hal yang baik untuk melakukan pendalaman substansi pasal-pasal dalam klaster ketenagakerjaan.

RUU Ciptaker Lewatkan Isu Ketenagakerjaan

Keputusan pemerintah pascapertemuan dengan perwakilan serikat buruh menunjukkan proses komunikasi dan demokrasi berjalan baik.

Serikat Buruh Urung Gelar Aksi Mayday

Pembatalan tersebut berdasarkan atas respon dari keputusan resmi Presiden Joko Widodo untuk menunda pembahasan omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker).

Isu Tenaga Kerja RUU Ciptaker Ditunda, Buruh Batalkan Aksi Mayday

Keputusan tersebut, lanjutnya, akan menjadi momentum bagi seluruh pihak termasuk kaum buruh untuk terus bekerja sama dalam upaya melawan covid-19.

Pembahasan Isu Ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja Resmi Ditunda

Keputusan penundaan disampaikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jumat (24/4).

NasDem: Semua Mulai Sepaham Tarik Klaster Ketenagakerjaan

Apabila Puan langsung meminta Baleg menarik klaster ketebagakerjaan, secara politik juga tidak bagus. Maka yang digunakan adalah bahasa ditunda atau ditempatkan di bagian akhir.

Dengar Pendapat RUU Ciptaker Ditunda Lagi

Ini merupakan penundaan rapat panja kedua kalinya. Sebelumnya, Panja RUU Ciptaker juga menunda RDPU yang dijadwalkan digelar pada Rabu (22/4) untuk digeser waktunya menjadi kemarin.

TII Minta DPR Cermati Kritikan Masyarakat soal RUU Cipta Kerja

RUU ini berpotensi menghidupkan kembali pasal yang pernah dibatalkan Mahkamah Konstitusi, yaitu ketentuan presiden bisa membatalkan peraturan daerah melalui peraturan presiden.

NasDem Sepakat Isu Ketenagakerjaan Dihapus dari Omnibus Law

Penundaan isu ketenagakerjaan dari proses pembahasan RUU Cipta Kerja sangat tepat

Ketua DPR Minta Baleg Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja

Menurut Puan, penundaan pembahasan pasal-pasal Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja dilakukan agar DPR Fokus pada fungsi pengawasan, legislasi dan anggaran pada penanganan pandemi korona.

Siap Adakan Aksi, Serikat Pekerja Tunggu Respons Presiden

Ketua KSPI, Kahar S Cahyo, mengatakan Presiden mengabulkan untuk membatalkan RUU Ciptaker, tuntutannya itu saja.

​​​​​​​Tiga Alasan Klaster Ketenagakerjaan Harus Dihapus dari RUU

"Omnibus law kan dipersiapkan sebelum Covid-19. Artinya tidak memperhitungkan perubahan tatanan global pascapandemi korona ini usai."

Baleg Klarifikasi Kritik soal RUU Ciptaker

Baleg tidak pernah membatasi atau menghalangi masyarakat dalam proses pembahasan RUU Ciptaker.

Dukung Buruh, NasDem Minta Pasal Tenaga Kerja Dibahas Terpisah

Sudah meminta panitia kerja untuk menunda pembahasan soal pasal-pasal tenaga kerja dalam RUU Cipta Kerja, sehingga bisa dibahas secara khusus oleh panja.

Bertemu Serikat Buruh, Presiden Serap Aspirasi soal Omnibus Law

Dalam pertemuan itu, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengatakan serikat buruh memberikan masukan terkait omnibus law RUU Cipta Kerja yang kini tengah dibahas di DPR.

Baleg Luruskan Kritik Pembahasan RUU Cipta Kerja Via Zoom

Baleg berdalih bukannya tidak mau melibatkan publik, namun setiap rapat memiliki aturan dan mekanisme sendiri.

Legislator Minta Pemerintah Seriusi Rencana Aksi Buruh

Buruh mengusung tiga tuntutan, yaitu hentikan pembahasan omnibus Law RUU Cipta Kerja, tolak PHK, dan liburkan buruh dengan upah serta THR penuh.

DPD Siap Adu Gagas RUU Cipta Kerja

DPD menyatakan siap beradu ide dengan DPR terkait RUU Cipta Kerja. Sejumlah pasal di RUU tersebut dinilai bermasalah dengan otonomi daerah.

DPD Siap Adu Gagasan di Pembahasan RUU Cipta Kerja

​​​​​​Pandangan Komite III DPD RI terhadap RUU Cipta Kerja adalah berdasarkan hasil temuan dari kegiatan penyerapan aspirasi daerah dan masyarakat (Reses) pada bulan Februari 2020 yang lalu.

8 Fraksi Bahas RUU Ciptaker

Meski serikat buruh kerap mengemukakan penolakan terhadap pembahasan RUU Cipta Kerja, hasil survei menunjukkan pendapat berbeda.

Hubungan Tiongkok-ASEAN, antara Kemitraan Strategis dan Tantangan Global

Mengembalikan Integritas Perguruan Tinggi

Jurus "Bodoh" agar Tidak Terjerat Kasus Hukum dalam Jabatan Publik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia