Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah menilai isi RUU Cipta Kerja tidak konsisten. Sebab, masih ada ketentuan yang bertentangan dengan aturan di bawahnya.
"Ini adalah rancangan yang sangat kompleks. Hampir semua isu yang terkait dengan kegiatan ekonomi, pemerintahan dan sebagainya masuk ke sini," ujar Endi
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengusulkan diskusi terbuka untuk menjaring ide-ide kreatif bagi RUU Cipta Kerja.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, mengungkapkan para buruh akan melakukan aksi besar-besaran untuk menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.
Kesalahan pemerintah dalam penyusunan RUU Cipta Kerja disebut terjadi di beberapa lapisan sekaligus, mulai dari penyusun draf hingga Kementerian Hukum dan HAM.
GURU Besar Ilmu Hukum UI Hikmahanto Juwana mengatakan sebaiknya draf RUU Cipta Kerja ditarik kembali.
Belum disepakati pimpinan DPR, omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja akan dibahas usai masa reses atau menjelang akhir bulan depan.
Menurut Mahfud, rancangan tersebut masih bisa diperbaiki dan masukan dari masyarakat dapat diberikan saat pembahasan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Banyak hal yang menjadi perhatian dari daerah dalam RUU Ciptaker, terutama pengaturan investasi di daerah dan tenaga kerja asing yang masuk ke daerah.
MENTERI Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, menyebut banyak disinformasi yang berkembang di masyarakat terkait RUU omnibus law Cipta Kerja.
RUU Cipta Kerja mengatur perusahaan pemegang izin tetap berkewajiban menjaga areal konsesinya dari ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
PAKAR hukum Universitas Parahyangan Prof.Asep Warlan Yusuf, menegaskan RUU Omnibus Law Cipta Kerja bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) pada prinsipnya tidak mengalami perubahan.
Sebelum dibahas DPR dan pemerintah, RUU Cipta Kerja akan dikaji tim kecil yang melibatkan serikat pekerja.
Menurut Direktur Eksekutif Nasional Walhi Nur Hidayati, RUU itu akan melanggengkan kondisi krisis, memudahkan investasi, namun menaruh rakyat di bawah ancaman bencana.
Dasco juga mengatakan DPR tengah menyiapkan pembentukan tim kecil untuk membahas omnibus law Cipta Kerja.
Surpres sudah masuk, tapi pendelegasian dari pimpinan ke AKD mana yang akan dibahas.
Banyak regulasi yang menghambat dan berbelit terkait dengan kemudahan berusaha dan berinvestasi. Dibuatnya dua RUU itu dapat menjawab persoalan tersebut.
Said Iqbal juga mengaku tidak akan mengindahkan larangan berkumpul di pusat keramaian yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Fraksi Partai NasDem menyiapkan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Omnibus Law Cipta Kerja agar mendapatkan formula yang pas.
Airlangga datang bertemu Jokowi didampingi Wakil Ketua Umum Golkar Azis Syamsudin dan Sekjen Golkar Lodewijk Paulus.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved