Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
KEMENTERIAN Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menilai Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) dianggap bisa memperbaiki iklim investasi.
Pasalnya, menurut Asisten Deputi (Asdep) Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi Kemenko Marves Ferry Akbar Pasaribu, dalam memenuhi kebutuhan investasi infrastruktur, pemerintah dikatakan hanya mampu menanggung kurang dari 10%.
"Pemerintah itu hanya bisa menanggung sekitar 5% dari kebutuhan investasi infrastruktur, sedangkan 90% itu swasta dan 5% BUMN," kata Ferry dalam keterangannya, Selasa (23/3).
Menurutnya, dengan adanya kesiapan kementerian, pemerintah daerah dan stakeholder terkait, implementasi untuk membangun iklim investasi dianggap sulit.
“Sebagaimana diketahui, investasi itu kan akhirnya dilakukan tetap di daerah, jadi tanpa adanya pemahaman yang sama tentu akan sulit kita mengharapkan UU Cipta Kerja ini dapat terlaksana," ucap Ferry.
Untuk menunjang hal tersebut, lanjut Ferry, diperkuat dengan adanya Bidang Usaha Prioritas sebagaimana Perpres No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Penanaman Usaha Modal, dengan kriteria di antaranya padat modal dan padat karya, teknologi tinggi, orientasi ekspor, dan lainnya.
“Nah untuk bidang usaha prioritas di Sumatera Selatan, misalnya, mungkin seperti jalan tol trans Sumatera. Isu pembiayaan pembebasan tanah serta konstruksi jalan tol itu sendiri, masih dikoordinasikan," pungkasnya. (OL-8)
Meskipun Indonesia memiliki potensi besar, terutama dari segi populasi dan sumber daya alam, negara ini perlu memperbaiki kebijakan investasi dan fokus pada penciptaan lapangan kerja.
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
Salah satu platform pendukung pelatihan Prakerja, Karier.mujuga tetap berkolaboras dengan program Prakerja dari pemerintah.
Pembangunan Pelabuhan Internasional Anggrek memiliki prioritas dalam melibatkan seluruh elemen warga lokal Gorontalo Utara, termasuk penyerapan tenaga kerja warga lokal.
Pembangunan Indonesia tidak akan berjalan lancar jika jumlah pengusaha di Indonesia masih sedikit.
Meskipun gelaran Job Fair sudah berkahir, lowongan kerja tersebut tetap bisa diakses oleh masyarakat melalui layanan SIAPKerja.
Dalam putusannya, MK telah menyatakan bahwa ambang batas parlemen konstitusional bersyarat harus dijalankan pada tahun 2029 dan pemilu berikutnya.
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
UU Cipta Kerja merupakan sebuah instrumen deregulasi dan debirokratisasi.
Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menyelenggarakan Focus Group Discussion ( FGD) bersama Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved