NEWSTICKER

Berita Terbaru Cipta Kerja Hari Ini

PPP akan Kaji Kesesuaian Perppu Ciptaker dengan Putusan MK
03/1/2023 20:20
Achmad Baidowi atau yang akrab disapa Awiek menuturkan saat ini pihaknya masih mengkaji isi Perppu dengan kesesuaian putusan Mahkamah Kontitusi (MK).
PKS Dorong DPR Tolak Perppu Cipta Kerja
03/1/2023 16:33
HNW menyayangkan penerbitan Perppu Ciptaker yang dinilai oleh banyak pakar sebagai tindakan yang mengabaikan putusan MK.
Mahfud: Penerbitan Perppu Merupakan Hak Subjektif Presiden
03/1/2023 14:21
Jokowi menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Beleid tersebut diterbitkan untuk menggantikan UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK.
Menkopolhukam: Urusan Prosedur Omnibus Law Ciptaker Sudah Beres
03/1/2023 13:52
MK, ucapnya, tidak pernah menyinggung soal materi atau membatalkan materi yang ada di dalam UU Cipta Kerja.
Sindir Perppu Ciptaker, AHY Sebut Hukum Harus Melayani Kepentingan Rakyat, Bukan Elite
03/1/2023 10:57
Perppu itu tidak menjawab persoalan yang membuat Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker inkonstitusional bersyarat.
Fraksi PAN Berharap DPR Tidak Langsung Setujui Perppu Ciptaker
02/1/2023 20:25
Saleh menjelaskan dirinya mendapatkan informasi bahwa Perppu Ciptaker dikeluarkan untuk menggugurkan keputusan MK yang mengatakan bahwa UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat.
Perppu Ciptaker Bakal Dibahas di Masa Sidang III
02/1/2023 19:54
Selain itu, dia menilai terkait sifat kegentingan yang memaksa diterbitkannya Perppu CIptaker, itu merupakan perspektif dan subjektivitas pemerintah.
DPR Masih Reses, Perppu Ciptaker Dibahas Masa Sidang Mendatang
02/1/2023 16:35
Pasal 52 ayat (1) UU 13 tahun 2022 menyebutkan bahwa Perppu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut.
Kontras: Penerbitan Perppu Ciptaker Bentuk Pembangkangan atas Putusan MK
31/12/2022 18:36
Fatia mengatakan Perppu UU Cipta Kerja yang dikeluarkan oleh pemerintah menihilkan peran MK sebagai bagian dari kekuasaan yudikatif dan perannya sebagai penjaga konstitusi.
Pakar HTN: Jokowi Tidak taat aturan dengan Menerbitkan Perppu Ciptaker
31/12/2022 14:25
DPR tidak mungkin akan membatalkan Perppu Ciptaker yang telah diteken Jokowi. Ia menegaskan, pemerintah dan DPR sama-sama berkepentingan untuk mengesahkan UU Ciptaker.
Jokowi : Perppu Cipta Kerja untuk Memberi Kepastian Investor
30/12/2022 19:22
Pemerintah menilai perlu ada payung hukum untuk mengantisipasi ancaman ketidakpastian ekonomi global.
Perppu Cipta Kerja Diapresiasi Ekonom, Dikritik Pakar Hukum
30/12/2022 18:22
Perppu tidak menyelesaikan persoalan formal pada UU Cipta Kerja sebagaimana yang diputuskan MK. UU Cipta Kerja dinilai bermasalah dari sisi pembentukan.
Jokowi Revisi RUU Ciptaker Melalui Perppu
30/12/2022 14:19
Dia mengatakan pertimbangan penetapan dan penerbitan Perppu adalah kebutuhan mendesak, di mana pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global.
Buruh: UU Ciptaker Tidak Bisa Dijadikan Landasan Penghitungan UMP
18/11/2022 13:26
Alasan yang pertama, UU Cipta Kerja sudah dinyatakan inskonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.
UU Cipta Kerja Kembali Digugat
05/7/2022 15:33
Kuasa Hukum yakni Anwar Rahman mengatakan pengujian formil dimohonkan karena UU Cipta Kerja masih dijadikan dasar untuk membuat peraturan pemerintah.
Revisi UU Ciptaker Mesti Mereplikasi Keterbukaan UU TPKS
25/5/2022 20:25
Salah satu amar putusan MK terkait UU Cipta Kerja adalah Membuka seluas-luasnya partisipasi masyarakat yang mau mengkritisi dan memberikan masukan.
UU Cipta Kerja Diapresiasi Pengusaha AS
13/5/2022 20:24
UU Cipta Kerja ditangkap dengan baik oleh perusahaan-perusahaan AS tersebut sebagai upaya positif pemerintah RI memangkas berbagai macam kerumitan izin.
PUPR Bidik 60 Ribu Pekerja dari Program Padat Karya 2022
18/2/2022 14:39
PUPR menganggarkan Rp13,91 triliun untuk PKT. Salah satu kegiatan PKT ialah dari bidang Cipta Karya yang ditargetkan menyerap puluhan ribu ribu tenaga kerja dengan anggaran Rp2,11 triliun.
Perbaikan UU Cipta Kerja Ditargetkan Selesai sebelum G20 Berakhir
17/2/2022 15:06
Indonesia memegang presidensi mulai dari 1 Desember 2021 hingga KTT G20 November 2022.
Ini Penjelasan Hakim MK terkait Putusan Inkonstitusional Bersyarat Omnibus Law
03/12/2021 20:33
Membatalkan UU Cipta Kerja secara mendadak dapat memberi implikasi yang begitu besar bagi tatanan hukum di Indonesia.