Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Sesuai amanat UU Sisnas Iptek, BLI KLHK akan bergabung dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Guru besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan mempertanyakan konsistensi Pemerintah dan DPR dalam merumuskan UU Cipta Kerja terkait komersialisasi pendidikan.
Satgas menyarankan bagi yang ingin melaksanakan hak-haknya dalam berdemokrasi tidak melupakan protokol kesehatan.
Pasal yang dipermasalahkan adalah tentang perizinan yang terkait sejumlah sektor termasuk bidang pendidikan untuk Kawasan Ekonomi Khusus ( KEK).
PP Muhammadiyah mengimbau agar semua pihak menahan diri dan menerima keputusan DPR sebagai sebuah realitas politik. Keberatan atasnya bisa disalurkan dalam jalur hukum.
Menurut Menteri LHK, prinsip dan konsep dasar pengaturan AMDAL dalam UU-CK tidak berubah dari konsep pengaturan dalam ketentuan sebelumnya.
UU Cipta Kerja yang baru disahkan pada 5 Oktober 2020 dianggap memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
Menteri Siti Nurbaya menjelaskan, UU Cipta Kerja ini sekaligus menegaskan keberpihakan kepada masyarakat dengan mengedepankan restorative justice.
Indonesia harus belajar dari Amerika Serikat. Pasalnya, kasus covid-19 di negara tersebut langsung melonjak tajam setelah terjadinya aksi demonstrasi.
Masuknya perhutanan sosial dalam Undang-undang Cipta Kerja (UU CK) atau yang biasa disebut UU Omnibus Law merupakan wujud nyata keberpihakan pemerintah pada masyarakat.
UNDANG-UNDANG Cipta Kerja yang baru disahkan DPR pada 5 Oktober 2020 membawa dua harapan pada kegiatan riset di Indonesia, yaitu kemudahan dan percepatan hilirisasi riset
Sekjen KLHK Bambang Hendroyono, menegaskan dengan perhutanan sosial dalam UU Cipta Kerja merupakan wujud nyata keadilan kepada masyarakat dan menciptakan lapangan kerja.
UU Cipta Kerja menjadi momentum untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja di bidang kesehatan.
Namun, proses izin lingkungan dipersingkat dan masuk dalam ketentuan perizinan berusaha. KLHK menyebut ada penegakan hukum, jika terjadi pelanggaran terhadap klausul persyaratan.
Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan KLHK, Ary Sudijanto, mengatakan pengaturan AMDAL dalam UU CK tidak sama sekali merubah prinsip dan konsep dari pengaturan sebelumnya.
Susanto mengatakan harus ada upaya pencegahan dari semua pihak, yakni orang tua, guru, dan pihak sekolah.
BEM Nusantara se-Indonesia juga akan mengawal isu UU Cipta Kerja yang tengah berpolemik. Isu itu akan dibawa dalam konsolidasi di Surabaya.
Kemudahan yang diberikan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, pelindungan jemaah, serta peningkatan dan penekanan aspek pengawasan.
Sejatinya negara tidak membuka ruang bagi siapa pun yang berusaha melakukan tindakan inkonstitusional.
Berbagai bentuk perlawanan terhadap Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) bisa kita lihat hingga hari ini tersebar di internet dan media sosial.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved