Selasa 10 Januari 2023, 14:33 WIB

Yusril Bela Keputusan Jokowi Terbitkan Perppu Ciptaker

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Yusril Bela Keputusan Jokowi Terbitkan Perppu Ciptaker

ANTARA/Hafidz Mubarak A
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra

 

PASCAMUNCULNYA Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai Cipta Kerja, bergulir wacana mengenai potensi pemakzulan karenaanggapan telah terjadi pelanggaran dalam aturan konstitusi. 

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menilai terlalu jauh mengaitkan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perppu Cipta Kerja dengan pemakzulan Presiden Joko Widodo. 

Menurut Yusril, Presiden Jokowi justru menerbitkan Perppu Cipta Kerja guna melaksanakan putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) agar memperbaiki UU Cipta Kerja.

Baca juga: Margarito Nyatakan Perdebatan Soal Perppu Cipta Kerja Hal yang Wajar

“Penerbitan Perppu untuk memperbaiki UU Cipta Kerja tersebut nampaknya masih jauh dari memenuhi kriteria alasan pemakzulan,” ujar Yusril dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (10/1).

Menurutnya, merujuk pada Pasal 7A dan 7B UUD 1945, penerbitan Perppu Ciptaker oleh mantan Wali Kota Solo itu tidak masuk dalam kriteria yang bisa menghentikan presiden di tengah jalan.

“Kalau dirujuk kepada 7 alasan pemakzulan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tidak pidana berat lainnya, melakukan perbuatan tercela dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden, sebagaimana diatur Pasal 7A dan 7B UUD 45,” terangnya.

Namun, akan berbeda jika mayoritas anggota DPR menolak pengesahan Perppu dan menganggapnya melanggar UUD 1945.

“Lain halnya jika politik ikut bermain, misalnya DPR menolak pengesahan Perpu tersebut dan DPR berpendapat bahwa isi Perpu tersebut melanggar UUD 45, pintu pemakzulan menjadi mungkin.,” ucapnya.

Penghentian presiden, kata Yusril, tidaklah sederhana. Pasalnya, dengan amandemen UUD 45, kekuasaan membentuk undang-undang bukan lagi pada presiden dengan persetujuan DPR, melainkan sudah bergeser menjadi kekuasaan DPR dengan persetujuan presiden.

“Maka, untuk melaksanakan Putusan MK yang memerintahkan untuk memperbaiki UU Cipta Kerja dalam waktu dua tahun, lembaga yang pertama-tama harus memperbaiki UU Cipta Kerja itu sesungguhnya adalah DPR yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang,” jelas Yusril.

Sementara sudah lebih setahun perintah itu diberikan MK, sejak November 2021, tidak terlihat upaya apapun dari DPR untuk mengambil prakarsa memperbaiki UU Cipta Kerja itu

“Nah, ketika Presiden mengambil prakarsa menerbitkan Perppu untuk memperbaikinya, lantas apakah DPR punya rasa percaya diri untuk menyalahkan Presiden dan berusaha memakzulkannya? Tindakan DPR seperti itu akan menjadi seperti kata dalam peribahasa Melayu: bagai memercik air di dulang, akhirnya terkena muka sendiri,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membantah dikeluarkannya Perppu tersebut dapat menjadi alasan dilakukannya pemakzulan terhadap Presiden Jokowi.

"Saya pikir tidak ada alasan untuk memakzulkan presiden melalui Perppu atau presiden mengeluarkan Perppu," beber Dasco.

Politisi Gerindra itu mengatakan presiden mengantongi kewenangan dan aturan dalam menerbitkan Perppu. 

Kata Dasco, penerbitan Perppu yang didasarkan pada alasan-alasan tertentu juga pernah dilakukan oleh presiden terdahulu sebelum Jokowi.

"Memang ada aturannya bahwa kemudian presiden bisa menerbitkan Perppu, kan bukan cuma di zaman Pak Jokowi, presiden sebelum-sebelumnya sudah ada juga yurisprudensi mengeluarkan Perppu," bebernya.

Lanjut Dasco, alasan DPR RI belum melakukan pembahasan terhadap Perppu Ciptaker karena masih dalam masa reses. 

Untuk itu, ujarnya lagi, pihaknya akan membahas mengenai isi dari Perppu Cipta Kerja pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023.

"Oleh karena itu, mungkin yang perlu nanti dilihat dari DPR adalah substansi dari Perppu, tentu akan kita bahas di masa sidang di pekan depan," ucapnya.

Dasco menyebut, pembahasan Perppu Cipta Kerja akan dilakukan oleh komisi terkait di DPR RI sebagaimana mekanisme yang berlaku.

"Itu ‘kan ada mekanismenya, nanti kita akan bahas dengan komisi terkait, serta tentunya kita akan melakukan sesuai mekanisme yang ada di DPR," tuntasnya. (RO/OL-1)

Baca Juga

medcom.id/Fachri Audhia H

Kutip Pesan Eks Jaksa Agung, Bharada E Minta Hakim Tolak Replik JPU

👤Fachri Audhia H 🕔Kamis 02 Februari 2023, 22:50 WIB
Kubu Bharada E meminta majelis hakim untuk mengabulkan pleidoinya. Sebab, replik jaksa dinilai tak didukung argumentasi yuridis yang...
Dok.MI

Poros Koalisi Masih Bisa Berubah

👤Mediaindonesia 🕔Kamis 02 Februari 2023, 21:50 WIB
Pertemuan Ketum Airlangga dan Ketum Surya Paloh, Dedi melihat dengan pertemuan kedua partai, membuka peluang untuk...
Antara/Asprilla Dwi Adha

Komnas HAM Diminta Lihat Langsung Kondisi Lukas di Tahanan

👤Thomas Harming Suwarta 🕔Kamis 02 Februari 2023, 21:45 WIB
"Kami sangat kecewa karena Komnas HAM hanya selesai berkoordinasi dengan KPK tanpa melihat langsung kondisi Lukas di Rutan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya