Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Cipta Kerja sangat dibutuhkan demi menjaga kondisi perekonomian, terutama dari sisi investasi, tetap stabil di dalam negeri.
Regulasi tersebut diyakini akan membuat para pemilik modal asing tidak akan membawa lari uang mereka dari Indonesia ke Amerika Serikat yang kini masih menetapkan suku bunga acuan tinggi.
"AS terus menaikkan tingkat suku bunga. Kita khawatir terjadi capital flight. Kalau terjadi capital flight, investasi menjadi berat. Maka itu, kita selesaikan dengan kepastian hukum," ujar Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/1).
Menurutnya, di tengah kondisi dunia yang masih penuh dengan ketidakpastian, pemerintah harus melakukan upaya khusus. Penerbitan Perppu merupakan bagian dari upaya tersebut.
"Ini kegentingan memaksa, bagaimana kita memitigasi risiko ketidakpastian. Ketidakpastian itu riil kalau kita lihat bagaimana mitra utama indonesia, AS, Eropa, mereka menghadapi ketidakpastian akibat perang Rusia dan Ukraina yang satu tahun belum selesai," terangnya.
Pemerintah, lanjut dia, juga melakukan upaya ekstra untuk menahan arus dollar AS keluar melalui kebijakan penguatan Devisa Hasil Ekspor.
Langkah tersebut masih terus dimatangkan bersama seluruh kementerian/lembaga terkait. "Kita bahas sekitar tiga bulan bersama BI dan yang lainnya," tandaS Ketua Umum Partai Golkar itu. (OL-8)
Pengemudi ojol dan lembaga hukum menggugat ketentuan UU Perlindungan Konsumen dan UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi terkait praktik hangusnya kuota internet prabayar tanpa kompensasi.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) dalam putusannya terhadap UU Cipta Kerja menegaskan negara tidak boleh mempidanakan masyarakat adat atau lokal yang hidup turun-temurun di kawasan hutan
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait masyarakat adat yang tidak bisa dikriminalisasi atau dikenakan norma pidana dalam Undang-Undang Cipta Kerja, menjadi sinyal positif.
Pendekatan omnibus sebenarnya tidak dilarang sepanjang digunakan untuk mengatur hal-hal yang sejenis.
GELOMBANG gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja terus mengalir ke Mahkamah Konstitusi (MK).
MAHKAMAH Konstitusi (MK) menanggapi keterangan Komnas HAM terkait potensi pelanggaran dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Jumlah investor pasar modal mencapai 20 juta pada akhir 2025, hanya 5% dari total penduduk Indonesia.
PRESIDEN Prabowo Subianto bertemu dengan petinggi perusahaan global di Amerika Serikat, Jumat (20/2) waktu setempat. Dalam pertemuan itu Indonesia memperkuat sistem investasi
Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan pimpinan dari 12 perusahaan investasi terbesar dunia dalam upaya memperkuat kemitraan strategis, dalam pertemuan yang berlangsung di Washington DC.
Agenda utama pertemuan adalah pembahasan pengembangan, hilirisasi, serta potensi ekspor komoditas kakao Papua ke pasar global.
Kesepakatan besar ini diresmikan dalam ajang US-Indonesia Business Summit 2026 yang berlangsung di Washington D.C., Rabu (18/2) waktu setempat.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmen pemerintah Indonesia untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif saat berbicara di hadapan para pelaku usaha Amerika Serikat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved