Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Kumpulan Berita DPR RI
Saya baca suasananya seluruh anggota Komisi III yang sembilan fraksi itu semua sama menginginkan karena kita terpukul.
Berdasarkan prosedur, petugas yang melakukan pelayanan publik penerbitan imigrasi wajib melayani siapa saja yang memenuhi syarat dan tidak masuk dalam daftar red notice.
Abdul mengatakan, Maria wajib memiliki pendamping hukum. Sebab, dia terancam hukuman pidana penjara seumur hidup.
"Atas nama Djoko Soegiarto Tjandra tidak ada dalam data perlintasan imigrasi (melalui Kuala Lumpur),"
Celah perbatasan dengan Malaysia kerap dimanfaatkan oknum, termasuk Djoko Tjandra, untuk keluar-masuk wilayah Indonesia secara ilegal.
"Dia dikasih karpet merah oleh pemerintah. Saya lebih setuju dan senang bila pemerintah terbuka bahwa kita memang membutuhkan Djoko di situasi covid ini untuk investasi."
Awi menyebut bahwa kasus ini dapat selesai dalam waktu dekat. Hal ini berkaitan dengan masa kedaluwarsa kasus yang jatuh tempo pada Oktober 2021.
Penghentian proses dilakukan karena Maria meminta pendampingan dari kuasa hukum.
MAKI enggan menyebut para pihak yang dimaksud karena seluruhnya telah dilaporkan ke Ombudsman RI.
Anggota DPR Tampak menanyai Dirjen Imigrasi Jhoni Ginting terkait peran imigrasi dalam kasus pelarian buronan korupsi Djoko Tjandra ke luar negeri.
Djoko Tjandra diketahui berpindah kewarganegaraan dari warga negara Indonesia (WNI) menjadi WN Papua Nugini selama buron. Joko Soegiarto Tjandra mendaftarkan upaya hukum PK
Kemenkum HAM mesti aktif dalam melacak keberadaan buronan-buronan tersebut sembari mengupayakan jalur formal melalui mutual legal assistance atau pun perjanjian ekstradisi antar negara.
Semua pihak yang membantu dan melindungi buronan cassie Bank Bali Djoko Tjandra mesti mempertanggungjawabkannya di muka hukum.
Pengacara Djoko Tjandra juga bisa dikenai pidana apabila terbukti ikut membantu menyembunyikan kliennya melarikan diri.
Jeratan pencucian uang diterapkan guna menelusuri aset ataupun pihak lainnya yang diduga ikut terlibat pembobolan Rp1,2 triliun.
Anggota Komisi III DPR Wihadi Wiyanto mempertanyakan alasan l National Central Bureau (NCB) Interpol mencabut status buronan terpidana cessie (hak tagih) Bank Bali, Djoko Tjandra
"Selama ini criminal justice sistem sudah berjalan. Tentunya apa-apa yang jadi tugas Kejagung diminta ke kami akan kami dukung sepenuhnya."
Seharusnya pengacara harus memberi tahu kepada petugas penegak hukum ketika Djoko Tjandra datang ke Indonesia.
Menurut Herman, perlu kerja sama berbagai pihak untuk menangkap Djoko Tjandra. Aparat penegak hukum dimintanya bekerja sama untuk bisa menangkap buron itu.
Menurut Argo, kedekatan Pemerintah Indonesia dengan Serbian sudah dibentuk sejak zaman Presiden Soekarno memimpin Indonesia.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved