Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Demokrat menuding pemerintah sengaja memberi akses kemudahan bagi buronan kasus korupsi Djoko Tjandra keluar masuk Indonesia.
Aggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Benny K Harman menilai pemerintah seolah menyediakan karpet merah bagi Djoko Tjandra tiba di Indonesia.
"Dengan dokumen persyaratan keimigrasian yang lengkap publik juga bisa menilai bahwa Djoko Tjandra masuk ke Indonesia tidak melalui jalur tikus. Ini meyakinkan bahwa memang Djoko Tjandra mendapat pengawalan dari negara," ujar Benny di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/7).
Djoko Tjandra merupakan buronan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus pengalihan hak tagih Bank Bali. Meski berstatus sebagai buronan, namun dirinya memperoleh paspor resmi dari keimigrasian pada 23 Juni 2020.
Baca juga: MAKI: Sejumlah Pejabat Bantu dan Lindungi Djoko Tjandra
Benny bahkan menilai Djoko memang sengaja didatangkan oleh pemerintah karena dibutuhkan untuk melakukan investasi terkait penanganan covid-19 di Indonesia.
"Dia dikasih karpet merah oleh pemerintah. Saya lebih setuju dan senang bila pemerintah terbuka bahwa kita memang membutuhkan Djoko di situasi covid ini untuk investasi," ujarnya.
Pada 5 Mei 2020 melalui Divisi Hubungan Internasional Polri menghapus red notice dan pada 13 Mei 2020 terdapat penghapusan nama Djoko Tjandra dalam daftar pencarian orang sistem informasi manajemen keimigrasian.
Kemudian, pada 27 Juni 2020 terdapat permintaan DPO Kejaksaan dan pada 3 Juli 2020 diminta untuk dilakukan pencegahan ke luar negeri bagi Djoko Tjandra.
"Pada 23 Juni keluar paspor. Apabila ini benar, kita tidak usah ikut main-main cilukba, ini permainan. Saya rasa publik punya akal sehat untuk buat penilaian," papar Benny. (A-2)
Meskipun kemarahan publik meningkat pasca kematian Alex Pretti di Minneapolis, Partai Demokrat menghadapi hambatan besar untuk membatasi pendanaan ICE.
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri sarasehan ekonomi Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat 13 Februari.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai sinyal bahaya menyusul keputusan lembaga pemeringkat internasional Moody’s Investors Service.
Masih banyak trader masuk ke pasar saham tanpa pemahaman matang sehingga cenderung mengambil keputusan emosional.
Penguatan ini terjadi setelah saham REAL sempat terkoreksi menyusul sanksi administratif yang dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Presiden Prabowo sangat marah atas gejolak IHSG setelah MSCI membekukan kenaikan bobot saham Indonesia. Pemerintah bertekad jaga kredibilitas pasar modal.
Momentum ini menjadi titik awal pembenahan internal yang lebih komprehensif, dengan fokus pada penguatan GCG agar operasional perusahaan semakin terstruktur dan akuntabel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved