Oknum Pejabat Diduga Bantu Djoko Tjandra

KOORDINATOR Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menduga ada sejumlah oknum yang membantu buron kasus korupsi hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra keluar-masuk Indonesia. Mereka juga memuluskan pembuatan KTP elektronik Djoko Tjandra hingga bisa melayangkan peninjauan kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menurut Boyamin, terdapat dua modus dari pihak yang membantu Djoko Tjandra baik yang berstatus eks ASN maupun yang masih aktif sebagai abdi negara. Modus pertama dilatar belakangi balas budi. Modus ke dua disewa khusus oleh Djoko Tjandra.

MAKI juga mendapat bukti baru berupa foto surat jalan Djoko Tjandra. Dalam surat jalan itu tertulis nama Joko Soegiarto Tjandra sebagai konsultan dan melakukan perjalanan dari Jakarta ke Pontianak dengan keberangkatan pada 19 Juni 2020 dan kembali 22 Juni 2020, serta angkutan yang dipakai ialah pesawat udara.

“Foto tersebut belum dapat dipastikan asli atau palsu. Namun, kami dapat memastikan sumbernya kredibel dan dapat dipercaya, serta kami berani mempertanggungjawabkan alur nya,” kata Boyamin kepada Media Indonesia, kemarin.

Untuk memastikan kebenaran surat jalan tersebut, MAKI akan mengadukannya kepada Ombudsman RI sebagai data tambahan sengkarut perkara Djoko Tjandra selama berada di Indonesia mulai 12 Mei 2020 hingga 27 Juni 2020. Dalam periode itu Joko Tjandra mendapat KTP-E, paspor baru, bisa mengajukan PK di PN Jaksel, mendapat status bebas dan tidak dicekal, serta bisa masuk-keluar Indonesia tanpa deteksi.

“Jika mengacu pada foto surat jalan tersebut, hampir dapat dipastikan Djoko Tjandra masuk melalui pintu Kalimantan (pos Entikong) dari Kuala Lumpur (Malaysia). Setidaknya jika aparat pemerintah Indonesia serius melacaknya, sudah me ngerucut pintu masuknya ialah dari Malaysia dan bukan dari Papua Nugini,” tukasnya.

Cilukba

Pada bagin lain, Komisi III DPR, kemarin, menggelar rapat dengar pendapat dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Dalam forum tersebut, para anggota DPR mencecar Dirjen Imigrasi Jhoni Ginting.

Anggota Komisi III Arsul Sani, misalnya, mempertanyakan prosedur penerbitan paspor oleh Ditjen Imigrasi. Bagaimana Djoko Tjandra yang berstatus buron terpidana korupsi bisa masuk ke Indonesia dan bahkan mendapatkan paspor resmi dari negara.

Dalam menanggapi hal itu, Jhoni Ginting menyatakan bahwa tidak semua perbatasan wilayah Indonesia memiliki pos pemeriksaan. Padahal garis perbatasan darat dengan negara-negara lain sangat panjang dan luas. Pekerja migran Indonesia banyak yang masuk ke Malaysia secara ilegal melalui perbatasan-perbatasan tersebut.

Tanpa menyebut nama Djoko Tjandra, Jhoni mengatakan celah itu pun kerap dimanfaatkan sejumlah oknum untuk keluar-masuk wilayah Indonesia secara ilegal.

Namun, aggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Benny K Harman, menepis hal itu.

Benny menyebut pada 5 Mei 2020, melalui Divisi Hubungan Internasional, Polri menghapus red notice dan pada 13 Mei 2020 ada penghapusan nama Djoko Tjandra dalam daftar pencarian orang di Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian. Pada 27 Juni 2020 terdapat permintaan DPO kejaksaan dan pada 3 Juli 2020 diminta untuk dilakukan pencegahan ke luar negeri bagi Djoko Tjandra.

“Pada 23 Juni keluar paspor. Apabila ini benar, kita tidak usah ikut main-main cilukba. Ini permainan. Saya rasa, publik punya akal sehat untuk buat penilaian,” cetus Benny. (Uta/X-6)