Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
Sebanyak 9.746.317 penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) dihapus dari DTKS setelah pemadanan dengan data nomor induk kependudukan (NIK).
DPR mendorong adanya audit investigasi terhadap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Khususnya terkait laporan pembengkakan biaya konstruksi (cost overrun) sebesar Rp4,1 triliun.
Opini WTP untuk Pemprov Jabar masih ada catatan. Dua kabupaten dapat opini Wajar Dengan Pengecualian.
Nyoman dinilai tidak memenuhi syarat yang termuat dalam pasal 13 huruf j UU BPK.
Saat Pemut menjabat Kepala Perwakilan BPK DKI, ia menyoroti anggaran penyelenggaraan Formula E dan sejumlah pemborosan
"Sudah disampaikan oleh BPK bahwa tidak ada temuan kerugian negara atau potensi kerugian negara. Bahwa tidak ada rekomendasi untuk ditunda dan sebagainya,"
Meski meraih opini WTP, Menko Perekonomian Airlangga pun menegaskan pada jajarannya untuk tetap bekerja keras.
Upaya itu dilakukan agar penggunaan anggaran senilai Rp1,4 triliun untuk perhelatan PON XX Papua tidak tersangkut masalah hukum di masa mendatang.
Kementerian Keuangan menyatakan isu selisih dana PEN 2020 yang berkembang tidak tepat.
"DPR yang melakukan pengangkatan dengan memberikan surat keputusan pelantikan. Nah, nanti surat keputusan pelantikan yang final akan saya gugat ke PTUN," kata Boyamin
Dua calon anggota BPK, Harry Z Soeratin dan Nyoman Adhi Suryadnyana, disinyalir belum dua tahun meninggalkan jabatan sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA).
Bety Halim dan Edward Seky Soeryadjaja misalnya, saat ini sedang dibui dalam perakara korupsi dana pensiun PT Pertamina (persero) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp599,426 miliar.
"Kami dan BPK terus diskusi di mana mencari unsur kerugian negaranya."
Menurut Pemprov DKI Jakarta, temuan BPK hanya terkait perbedaan penilaian harga dari Konsultan Jasa Penilai Publik terhadap pengadaan tanah makam.
Temuan tersebut berawal dari dokumen perbandingan kondisi di lapangan antara laporan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) terkait pengadaan lahan makam tersebut.
"Memang dalam kondisi abnormal seperti pandemi c."vid-19 tidak bisa diberlakukan implementasi hukum yang normal,
Menurut dia, paling penting dilakukan oleh pengguna anggaran adalah pertanggungjawaban. Pihak yang terbukti menerobos aturan untuk memperkaya diri sendiri tetap harus ditindak.
Menurut Romli Atmasasmita, sepanjang masa pandemi covid-19 relaksasi cara dan penilaian hasil audit juga harus disesuaikan dengan pendekatan kedaruratan
Situasi pandemi bukan situasi normal, sehingga pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak bisa dengan standar situasi normal
Untuk Galung, tim audit BPK pada Juni 2020 sebesar Rp100 juta, dan kepada Yonda yang merupakan utusan BPK, pada Juli 2020 uang tunai dalam dolar AS senilai Rp1 miliar.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved