Selasa 07 Desember 2021, 23:22 WIB

Hasil Audit Asabri Dinilai Picu Polemik

Mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Hasil Audit Asabri Dinilai Picu Polemik

Antara
Ilustrasi Asabri

 

PAKAR hukum dari Universitas Gajah Mada (UGM), Muhammad Fatahillah Akbar mengatakan harus ada penegasan pemisahaan keuangan negara dan iuran Asabri. Apakah itu masuk dana keuangan negara seperti dijelaskan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara atau tidak.

Demikian disampaikan Fahmi menanggapi hasil audit Badan Pengawas Keuangan (BPK) dalam kasus dugaan korupsi PT Asabri, yang menyimpulkan kerugian negara mencapai Rp22,788 triliun.

"Harus ada auditor lain yang relevan dan kompeten untuk mengatakan dana tersebut apakah termasuk kerugian negara. Sehingga BPK tidak menjadi pemain tunggal dalam perhitungan dugaan kerugian negara. Sebaiknya BPKP dapat juga menilai. Selain itu Majelis Kehormatan Kode Etik BPK  seharusnya melakukan waskat," kata Akbar lewat keterangannya, Selasa (7/12).

Ia menambahakan, dalam penanganan kasus Asari, jika merujuk pada UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka sebaiknya sanksi administratif terlebih dahulu dilakukan. Selain itu, pengembalian kerugian negara yang diutamakan, bukan hanya penghukuman badan.

Terpisaha, pakar Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Chairul Huda, menilai perbedaan persepsi terkait dengan kerugian keuangan negara dalam kasus PT Asabri sudah lama terjadi. Menurutnya, sumber dana investasi yang kemudian menjadi masalah di Asabri, berasal dari iuran anggota TNI-Polri yang terpisah dari keuangan negara. Sehingga hal ini tidak menimbulkan kerugian negara. "Bermasalah persepsinya (kerugian negara), tidak sesuai teori, tetapi maunya sendiri sebagai penguasa (Kejaksaan Agung). Bisa jadi ada pidananya, tapi pidana umum atau pidana di UU Asuransi," tandasnya.


Hal serupa sebelumnya juga pernah disampaikan aktivis HAM sekaligus praktisi hukum Haris Azhar. Ia menilai pemerintah hanya sebatas ingin melakukan penegakan hukum saja tanpa keinginan untuk memberikan kepastian hukum.

Menurut Haris Azhar, pemerintah tidak memertimbangkan dampak panjangnya yang terjadi kepada pihak ketiga atau korban yang terimbas kasus ini. “Ada banyak pihak ketiga yang kehilangan haknya gara-gara pemerintah sekadar mau menjalankan proses hukum, tapi tidak ada perlindungan terhadap pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum,” ujarnya. 


Lima orang terdakwa perkara dugaan korupsi pengelolaan dana Asabri dituntut 10 hingga 15 tahun penjara. Sementara Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat yang dituntut hukuman mati dan uang pengganti Rp12,434 triliun. (Ant/OL-8)

Baca Juga

MI/Susanto

Jaksa KPK akan Bacakan Bantahan Atas Pledoi Angin Prayitno Hari Ini

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Senin 24 Januari 2022, 06:42 WIB
Sebelumnya, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Kemenkeu Angin Prayitno Aji mengklaim dakwaan terkait kasus dugaan suap...
Dok. Biro Pers Sekretriat Presiden

Istana Pastikan Pembangunan Ibu Kota Baru tak Hambat Penanganan covid-19 dan Pemulihan Ekonomi 

👤Andhika Prasetyo 🕔Minggu 23 Januari 2022, 23:00 WIB
Menurutnya, pembangunan infrastruktur selama ini terbukti membawa multiplier-effect bagi pembangunan dan kemajuan ekonomi secara...
Ilustrasi

Pencabutan Laporan Kekerasan Seksual di Serang Perlu DIselidiki Kepolisian 

👤Cahya Mulyana 🕔Minggu 23 Januari 2022, 22:00 WIB
Korps Bhayangkara tidak boleh terpaku pada laporan sebab kekerasan seksual bukan delik...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya