Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
DARI 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, enam di antaranya belum mempublikasikan laporkan keuangan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa keuangan (BPK) Perwakilan Jabar.
Padahal transparansi pemerintah daerah untuk mempublikasikan laporan
keuangan audited tertera dalam surat anggota V BPK Nomor
57/S/VII-XVIII/9/2020, perihal Laporan Keuangan yang sudah teraudit.
Hal itu diungkapkan Kepala BPK Perwakilan Jabar, Agus Khotib dalam acara Workshop BPK Perwakilan Jabar tahun 2021 dengan tema : BPK Jabar Mendegar 2021, Wujudkan Sinergi, Tingkatkan Prestasi, melalui zoom meeting, Kamis (2/12).
Adapun enam kabupaten/kota yang belum mempublikasikan laporan
keuangannya adalah Kabupaten Bandung Barat, Bekasi, Indramayu,
Majalengka, Kota Bekasi dan KotaBanjar.
Ia mengatakan untuk lima kabupaten dan kota, termasuk Pemrintah Provinsi Jawa Barat, sudah mempublikasikan laporan keuangan melalui media cetak, sedangkan 16 kabupaten dan kota lainnya mempublikasikan melalui website.
"Kami tidak bisa memberi teguran atau sanksi kepada kabupaten/kota yang
belum mempublikasikan laporan keuangannya baik melalui media cetak
ataupun website. Ini dikarenakan belum ada moratorium antara BPK dan
pemerintah daerah," jelasnya.
Agus menambahkan, laporan hasil pemeriksaan (LHP) selama 2020 yang
telah diselesaikan oleh BPK Perwakilan Jabar sebanyak 47 LHP, yang
terbagi 2 semester. Semester 1, ada 29 LHP dan semester 2 sebanyak 18
LHP, yang meliputi pemeriksaan kinerja kemandirian fiskal dan
pemeriksaan kinerja pelayanan perizinan.
Sementara rekapitulasi hasil pemantauan tidak lanjut rekomendasi hasil
pemeriksaan pada pemerintah daerah dan BUMD di Provinsi Jabar, periode
2005 sampai semester 2 tahun 2020, jumlah rekomendasi 25,509 dengan nilai Rp2,47 triliun.
Tindak lanjut sesuai rekomendasi berjumlah 19,511 dengan nilai
Rp1,50 triliun dan tindak lanjut belum sesuai rekomendasi 4,729 dengan nilai Rp857,41 miliar.
"Rekomendasi belum ditindaklanjuti 1,150 dengan nilai Rp84,61 miliar dan rekomendasi yang telah ditindaklanjuti penyetoran nol nilainya sebesar Rp1,57 triliun," tambah Agus.
Dia menambahkan dalam menjalankan tugas pemeriksaan, BPK juga
telah melakukan penguatan budaya kerja, kemandirian, netralitas,
kualitas dan konsistensi. Dukungan seluruh stakeholder dan dukungan
seluruh kelembangaan sangat diperlukan utnuk menjalankan fungsi BPK
sebagai badan pemeriksa. (N-2)
Isu ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Barat memegang peranan yang cukup krusial. Hal ini disebabkan karena peran strategis Jawa Barat dalam perekonomian nasional.
Produsen kopi Kolombia Wilton Benitez, pemenang kompetisi The Golden Bean 2022 memberikan kelas pengajaran coffee processing bagi para prosesor kopi di Jawa Barat
rumah adat Jawa Barat dengan karakteristik bentuk yang menjunjung unsur hewan dan tumbuhan serta menggunakan bahan alami sebagai simbol kesederhanaan
pakaian adat Jawa Barat untuk pasangan, terdiri dari setelan yang dulunya biasa digunakan kalangan pejabat hingga masyarakat biasa
Saat itu di zaman Kerajaan Tarumanegara banyak suku Sunda yang sudah mengenal tulisan.
Holiday Inn Bandung Pasteur kali ini tidak mau ketinggalan untuk memberikan kuliner-kuliner yang ciamik dengan menghadirkan all you can eat Dim Sum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved