Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyayangkan kejadian transfer ganda/double transfer pada insentif tenaga kesehatan (nakes) yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Diketahui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapat temuan bahwa terdapat kelebihan pembayaran insentif nakes dan Kemenkes meminta nakes untuk mengembalikan insentif yang berlebih tersebut.
"Nakes ini kan sudah beberapa waktu yang lalu sudah ketunda-tunda pembayarannya terus juga, bahkan sempat diturunkan kemudian sekarang giliran dibayar kok double," kata Mufida dalam keterangannya, Kamis (28/10).
Mufida menilai meminta kembali insentif yang telah ditransferkan bukan perkara mudah. Menurutnya, kejadian ini adalah kesalahan yang sangat fatal dan perlu dievaluasi. Selain itu, perlu ada solusi sistem yang lebih mudah oleh Kemenkes dalam mengatasi double transfer agar para Nakes tidak direpotkan dan tidak ditekan juga.
"Karena bukan salah mereka. Ya memang benar itu bukan haknya, tapi menurut saya, double transfer sekian banyak tenaga kesehatan menurut saya itu fatal. Harus ada evaluasi secara menyeluruh dari Kemenkes, itu menurut saya, ujar Mufida.
Diketahui dalam pengembalian insentif tersebut, nakes diminta untuk menandatangani surat pernyataan kesediaan pengembalian kelebihan pembayaran. Adapun diterangkan di dalamnya, terdapat pernyataan kesediaan mengembalikan kelebihan pembayaran insentif yang dapat dibayar secara tunai maupun dicicil dalam kurun waktu tertentu.
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI ini memperingatkan, jangan sampai tenaga kesehatan menjadi pihak yang dirugikan. Terlebih sebelumnya nakes menjadi pahlawan di garda terdepan dalam penanganan Covid-19 dan telah mengalami keterlambatan pembayaran insentif.
“Saya hanya ingin tidak ada intimidasi di sini, artinya ketika pemerintah meminta kembali dipulangkan jangan ada penekanan (kepada nakes) yang membuat tekanan-tekanan yang tidak bagus, karena bagaimanapun beliau-beliau ini adalah pahlawan yang sangat luar biasa di tengah pandemi jadi minta tolong untuk dihargain, dihormati,” imbuh Mufida.
Mufida berharap, Kemenkes punya cara yang tidak memberatkan dan tidak merepotkan tenaga kesehatan. Komisi IX berencana mengadakan rapat kembali dengan mitra kerja terkait untuk memverifikasi kejadian tersebut lebih lanjut setelah masa reses berakhir.
Dalam penjelasannya, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan, dobel bayar insentif tenaga kesehatan yang menangani covid-19 terjadi akibat masalah teknis.
"Jadi ini masalah teknis saja sebenarnya tentang dobel transfer tersebut dan telah mendapatkan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," kata Dante Saksono Harbuwono saat menyampaikan keterangan pers yang diikuti dari YouTube KPK RI di Jakarta, Rabu (27/10).
Ia menyebutkan, ada 477 rumah sakit yang dobel bayar. Kemenkes, tegasnya, telah meminta kepada RS-RS untuk mengembalikan yang sudah ditransfer. Menurut Dante, pengembalian uang itu perlu dipatuhi seluruh penerima sehingga pengeluaran dana pemerintah bersifat akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan. (Ant/H-2)
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2025 merupakan solusi atau jawaban inefisiensi industri pupuk yang diterbitkan berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
KPK tak kunjung menahan eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dalam kasus dugaan korupsi kuota haji Tahun 2023-2024. Kerugian negara Masih diperiksa oleh BPK
Laporan masyarakat akan dianalisis secara mendalam.
Juru bicara Gus Yaqut, Anna Hasbie, mengungkapkan pembagian kuota Haji Tambahan 2024 harus dilihat secara utuh. Hal itu pula yang mendasari penerbitan Buku Putih Kuota Haji Tambahan 2024.
Menjawab pertanyaan jaksa, Ahok yang merupakan Komisaris utama Pertamina periode 2019-2024 mengaku belum bergabung dengan Pertamina.
Secara umum sayuran berdaun memang jarang disajikan pada menu rumah sakit karena selain alasan praktis seperti penyimpanan dan pengolahan, juga sayuran berdaun cenderung tinggi purin.
Kemenkes menegaskan rumah sakit tidak boleh menolak pasien peserta PBI dengan status JKN nonaktif sementara hingga tiga bulan.
Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa tidak boleh ada rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang menolak melayani pasien peserta BPJS segmen PBI
Penyakit jantung masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia, dengan angka kejadian yang terus meningkat seiring perubahan gaya hidup.
Saat ini, fasilitas kesehatan maupun SDM kesehatan di Indonesia sudah sangat baik dan tidak kalah dengan rumah sakit di Malaysia maupun Singapura.
Biaya pengobatan di Penang, termasuk tindakan medis serius, seringkali lebih terjangkau daripada RS swasta premium di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved