MENTERI Sosial Tri Rismaharini mengaku telah menghapus data 9.746.317 penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) dari DTKS, setelah pemadanan dengan data nomor induk kependudukan (NIK).
"Data yang tidak padan dengan NIK harus dikeluarkan, tidak bisa diberikan bantuan. Data yang belum padan ini sebabnya, karena pindah segmen. Meninggal dunia, data ganda, atau sudah termasuk kategori miskin," ujarnya dalam Konferensi pers di Gedung Kemensos RI, Senin (27/9).
Ia menuturkan, Kemensos melakukan pemadanan data penerima bantuan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar di Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Pemadanan ini merupakan tindak lanjut dari temuan dan rekomendasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mensos menegaskan, pemadanan data dengan NIK di Dukcapil dilakukan untuk memastikan bantuan sosial salur tepat sasaran dan memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas.
“Data yang tidak padan dengan NIK di Dukcapil, tidak bisa diberikan bantuan. Data yang belum padan ini harus dikeluarkan. Sebabnya bisa karena pindah segmen, meninggal dunia, data ganda, atau mungkin sudah tidak lagi termasuk kategori miskin,” lanjutnya.
Selanjutnya, kata Risma, Kemensos akan membuat surat edaran ke pemerintah daerah agar mengusulkan data baru.
"Makanya nanti kita akan buat edaran ke daerah untuk dia mengusulkan yang baru meskipun kami sebetulnya sudah punya ruang daerah itu untuk mengusulkan yang baru," tegasnya.
Terkait dengan program PBI-JK, Kemensos mendasarkan pada tiga regulasi. Pertama pada UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, diatur pada Pasal 14 ayat 2 bahwa penerima bantuan iuran adalah fakir miskin dan orang tidak mampu.
Kedua, pada Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, disebutkan pada Pasal 8 (2) bahwa identitas peserta paling sedikit memuat nama dan nomor identitas yang terintegrasi dengan NIK, kecuali untuk bayi baru lahir. Jadi harus padan dengan Dukcapil.
Dan, ketiga dengan merujuk pada Permensos Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. Disebutkan pada Pasal 4, bahwa PBI JK bersumber dari DTKS yang ditetapkan oleh Menteri.
Adapun proses penetapan data yang telah padan, dilakukan sebulan sekali. “Saya menetapkan PBI JK itu sebulan sekali. Jadi di minggu pertama setelah saya menetapkan DTKS, saya buka kesempatan kepada daerah untuk mengirimkan data hasil verifikasi mereka. Sebelum saya tetapkan di pertengahan bulan,” pungkas Mensos. (H-2)
