Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KEBERADAAN Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi harapan pendiri bangsa yang tercantum pada UUD 1945.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menahan Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi hari ini, 3 November 2023. ia diduga menerima uang sebesar Rp40 M.
Aliran dana Rp40 miliar yang diterima Achsanul Qosasi akan didalami Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi BTS 4G.
Kejaksaan Agung menetapkan Anggota BPK Achsanul Qosasi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Kemenkominfo.
Haerul Saleh berharap agar program Kementan yang diberikan tidak salah sasaran, seperti yang pernah terjadi di daerah lain.
Jaksa Kejagung terus mendalami sosok Achsanul Qosasi yang disebut sebagai oknum BPK yang menerima aliran duit korupsi pembangunan BTS 4G pada Bakti Kemenkominfo sebanyak Rp40 miliar.
Pemeriksaan anggota III BPK Achsanul Qosasi terkait kasus korupsi BTS Kemenkominfo masih menunggu izin dari Presiden Joko Widodo.
Kejaksaan Agung (Kejagung) tak menutup kemungkinan akan segera memanggil salah satu oknum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berinisial AQ.
MAKI mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) agar segera memeriksa oknum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berinisial AQ.
Jaksa meyakini sosok AQ ini berkaitan dengan penyerahan uang Rp40 miliar ke BPK melalui perantara bernama Sadikin. Windi Purnama menjadi pihak yang menyerahkan dana panas tersebut.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) akan menjemput paksa atau melakukan pemanggilan paksa terhadap saksi-saksi yang menolak pemanggilan untuk diperiksa terkait kasus korupsi BTS 4G Kominfo.
ANGGOTA III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III, Achsanul Qosasi menolak berkomentar soal aliran dana Rp 40 miliar
Saat ini, INTOSAI memiliki 195 anggota penuh (full member), 5 anggota rekanan (associate member), dan 2 anggota terafiliasi (affiliate member).
FRAKSI PDI Perjuangan mengkritik pemerintah terkait temuan BPK tentang 16 permasalahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan
BPJS Ketenagakerjaan terus bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan guna membangun pemahaman para pekerja terkait pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta pemerintah atau lembaga terkait untuk memberikan penjelasan menyoal gagalnya proyek Food Estate.
DPR mendesak Pertamina untuk segera mengklarifikasi pemberitaan terkait gaji Komisaris Utama PT Pertamina yang mencapai Rp8,3 Miliar per bulan
Terkait data petani yang menjadi sasaran pupuk bersubsidi. Mentan Syahrul Yasin Limpo memastikan bakal melaksanakan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Haerul Saleh menyatakan pengelolaan keuangan di lingkup Kementan bersih dan layak mendapatkan predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP.
Menurut dia, BPK bisa menelusuri mulai dari tahapan perawatan, perbaikan and operasional (MRO). Pada bagian ini, akan diketahui bagaimana proses sebuah alutista itu dirawat.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved