BPK Hormati Proses Hukum yang Dilakukan KPK

BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) menghormati proses hukum terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga itu turut meminta maaf karena belakangan ini sejumlah auditoratnya tersandung kasus hukum.

"BPK sangat menyesalkan peristiwa yang terjadi dan pada kesempatan ini BPK minta maaf pada masyarakat atas berbagai kejadian belakangan ini yang diduga melibatkan oknum BPK," demikian petikan siaran pers BPK yang dikutip pada Selasa, (14/11).

Diketahui, setidaknya dalam dua pekan terakhir BPK dirundung persoalan hukum akibat ulah pimpinan maupun pegawainya. Pada Jumat (3/11), misalnya, anggota III BPK Achsanul Qosasi ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi proyek pembangunan base transceiver station (BTS) 4G Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika oleh penyidik Kejaksaan Agung.

Baca juga: KPK Gelar OTT di Sorong, Papua Barat Daya

Lalu pada Senin (13/11), KPK menyegel ruang kerja anggota IV BPK Pius Lustrilanang. Penyegelan terkait dengan penetapan 6 tersangka hasil OTT di Sorong, Papua Barat Daya, Minggu (12/11).

Enam orang itu yakni Penjabat (Pj) Bupati Sorong Yan Piet Mosso, Kepala BPKAD Kabupaten Sorong Efer Segidifat, staf BPKAD Kabupaten Sorong Maniel Syatfle, Kepala Perwakilan BPK Papua Barat Patrice Lumumba Sihombing, Kasubaud BPK Papua Barat Abu Hanifa, dan Ketua Tim Pemeriksa David Pata Saung.

Baca juga: Usai Tersangkakan Achsanul Qosasi, Kejagung Kejar Nistra Yohan

Dalam keterangan resminya, BPK menyatakan dan mendukung proses penegakkan hukum yang dilakukan KPK. "Secara internal, BPK tidak mentolerir dan BPK memastikan akan menindak tegas oknum BPK yang terbukti melanggar kode etik dan disiplin pegawai," tulis keterangan resmi itu.

BPK turut memastikan akan terus menegakkan nilai dasar BPK dalam setiap pelaksanaan tugas. BPK juga tetap menjadi mitra strategis aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

(Z-9)