Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan supervisi atas program kerja Kementerian Pertanian (Kementan) di wilayah kabupaten Situbondo.
"Sekarang ini kita sedang mengumpulkan informasi terkait pelaksanaan program, apakah telah sesuai dengan rencana dan harapan apakah sudah terpenuhi dan tepat sasaran," ujar Anggota IV BPK Haerul Saleh di Pendopo Kabupaten Situbondo, Rabu (1/11).
Haerul Saleh berharap agar program Kementan yang diberikan tidak salah sasaran, seperti yang pernah terjadi di daerah lain. "Berdasarkan pemeriksaan kita pernah temukan di daerah Jabar, ada Sawit, di sana tidak ada tanaman sawit, kenapa karena titipan. Ini merupakan kekeliruan yang seharusnya tidak lagi terjadi." katanya.
Baca juga: BPK RI Terpilih sebagai Ketua Organisasi Lembaga Pemeriksa Sedunia 2028-2031
Haerul Saleh menegaskan program dari Kementan yang dilaksanakan dapat memberikan kemakmuran dan mensejahterakan masyarakat. "Kalau kita temukan ada pengelolaan keuangan yang tidak merujuk kepada kesejahteraan rakyat itu bisa jadi temuan kita," Imbuhnya lagi.
Anggota IV tersebut kembali menegaskan bahwa program dari Kementerian Pertanian harus tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat pertanian. "Kalau tidak tepat, manfaatnya tidak akan dapat. Berarti ada kerugian negara jadi kehilangan manfaat dan tujuan pengelolaan keuangan negara menjadi tidak terpenuhi." tegas Haerul.
Terkait hal ini Haerul meminta dukungan dari semua jajaran untuk mengawasi bantuan yang diberikan kepada petani. "Pemerintah daerah diminta juga untuk mengawasi bantuan yang diberikan kepada petani mengingat banyak kasus bantuan hilang dan akan menjadi temuan BPK."
Terkait hal tersebut, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi yang mewakili kehadiran Menteri Pertanian menegaskan, bahwa Kementan akan menindaklanjuti dengan cepat rekomendasi seluruh dokumen yang ada diperoleh BPK.
"Seluruh dokumen yang menjadi temuan rekomendasi dari BPK RI, kami siap melaksanakan menindaklanjuti dalam tempo yang sesingkat-singkatnya," ujar Suwandi.
Diketahui capaian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK oleh Kementan pada saat telah mencapai 83,81% per tanggal 23 Oktober 2023.
Suwandi menyebutkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman telah memberikan instruksi pemfokusan program Kementerian Pertanian di tahun 2024 kepada produksi padi dan jagung. (RO/S-3)
Ketua BPK RI didampingi 11 anggota Panel dari 11 negara yakni Kanada, Chile, Tiongkok, Prancis, Jerman, India, Italia, Filipina, Rusia, Swiss, dan Inggris.
Pemprov Banten kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023
Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan atas Laporan Keuangan dan Kepatuhan Kementerian dan Lembaga Tahun 2024 yang diselenggarakan BPK RI.
Usai penyerahan LHP, Harda berterima kasih kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Sleman yang telah bekerja dengan cepat dan baik.
Opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan kementerian/lembaga sementara waktu dapat dihilangkan dari indikator kinerja pemerintah.
Prof Noor mengatakan Baznas memiliki target pengumpulan pada 2022 sebesar Rp26 triliun.
WTP merupakan opini audit yang diterbitkan BPK jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.
Yuan menjelaskan pihaknya meminta kepada Pemprov DKI bisa menyerahkan laporan keuangan tahun anggaran 2018 tepat waktu sesuai kesepakatan sebelumnya yakni pada 15 Maret mendatang.
Pentingnya mempertahankan WTP, lanjut Anies, akan berpengaruh pada Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) pada seluruh jajaran.
Data kerugian uang negara dari kasus Jiwasraya dan Asabri tersebut paling lambat akan tuntas di akhir bulan Februari.
LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta 2019 tersebut dibacakan langsung oleh Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bahrullah Akbar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (22/6).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved