Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan supervisi atas program kerja Kementerian Pertanian (Kementan) di wilayah kabupaten Situbondo.
"Sekarang ini kita sedang mengumpulkan informasi terkait pelaksanaan program, apakah telah sesuai dengan rencana dan harapan apakah sudah terpenuhi dan tepat sasaran," ujar Anggota IV BPK Haerul Saleh di Pendopo Kabupaten Situbondo, Rabu (1/11).
Haerul Saleh berharap agar program Kementan yang diberikan tidak salah sasaran, seperti yang pernah terjadi di daerah lain. "Berdasarkan pemeriksaan kita pernah temukan di daerah Jabar, ada Sawit, di sana tidak ada tanaman sawit, kenapa karena titipan. Ini merupakan kekeliruan yang seharusnya tidak lagi terjadi." katanya.
Baca juga: BPK RI Terpilih sebagai Ketua Organisasi Lembaga Pemeriksa Sedunia 2028-2031
Haerul Saleh menegaskan program dari Kementan yang dilaksanakan dapat memberikan kemakmuran dan mensejahterakan masyarakat. "Kalau kita temukan ada pengelolaan keuangan yang tidak merujuk kepada kesejahteraan rakyat itu bisa jadi temuan kita," Imbuhnya lagi.
Anggota IV tersebut kembali menegaskan bahwa program dari Kementerian Pertanian harus tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat pertanian. "Kalau tidak tepat, manfaatnya tidak akan dapat. Berarti ada kerugian negara jadi kehilangan manfaat dan tujuan pengelolaan keuangan negara menjadi tidak terpenuhi." tegas Haerul.
Terkait hal ini Haerul meminta dukungan dari semua jajaran untuk mengawasi bantuan yang diberikan kepada petani. "Pemerintah daerah diminta juga untuk mengawasi bantuan yang diberikan kepada petani mengingat banyak kasus bantuan hilang dan akan menjadi temuan BPK."
Terkait hal tersebut, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi yang mewakili kehadiran Menteri Pertanian menegaskan, bahwa Kementan akan menindaklanjuti dengan cepat rekomendasi seluruh dokumen yang ada diperoleh BPK.
"Seluruh dokumen yang menjadi temuan rekomendasi dari BPK RI, kami siap melaksanakan menindaklanjuti dalam tempo yang sesingkat-singkatnya," ujar Suwandi.
Diketahui capaian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK oleh Kementan pada saat telah mencapai 83,81% per tanggal 23 Oktober 2023.
Suwandi menyebutkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman telah memberikan instruksi pemfokusan program Kementerian Pertanian di tahun 2024 kepada produksi padi dan jagung. (RO/S-3)
Usai penyerahan LHP, Harda berterima kasih kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Sleman yang telah bekerja dengan cepat dan baik.
Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan atas Laporan Keuangan dan Kepatuhan Kementerian dan Lembaga Tahun 2024 yang diselenggarakan BPK RI.
Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Budi Prijono bertemu Menteri Luar Negeri Sugiono untuk memperkuat sinergi guna meningkatkan peran BPK di dunia internasional.
BPK RI mendukung upaya pemerintah dalam menginisiasi program blue economy dengan memastikan pengelolaan yang bertanggung jawab atas aset kelautan Indonesia.
Hasil audit BPK, 2 Pemda mendapatkan opini Tidak Wajar atau TW.
LIMA Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terpilih periode 2024-2029 mengucapkan sumpah jabatan pada Kamis (17/10) di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta.
Pemerintah Kota Denpasar wajib menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI setelah Laporan Hasil Pemeriksaan ini diterima.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta melakukan audit investigasi terkait pengadaan private jet, penyewaan apartemen, serta mobil dinas yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
PT Timah memastikan membuka diri terhadap proses audit dan evaluasi dari lembaga berwenang, termasuk yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Bupati Bekasi menyampaikan bahwa keberhasilan meraih opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru akan menelusuri kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang dilakukan Pertamina.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved