Kolaborasi Lintas Sektor jadi Kunci Kemandirian Pangan

WAKIL Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan ketahanan pangan bukan sekadar urusan teknis, melainkan pilar utama pembangunan nasional yang menentukan martabat bangsa. 

Ia menekankan, kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci membangun sistem ketahanan pangan nasional yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kesejahteraan petani.

"Presiden Prabowo Subianto selalu menegaskan bahwa pangan adalah kekuatan nasional. Bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdiri dengan kehormatan," kata Sudaryono dalam kegiatan Hands-On Audit Training in Cross-Cutting Issues of Food Security yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan di Bali, Senin (10/11).

Baca juga : Deflasi 2 Bulan Berturut-turut, Mentan: Upaya Penurunan Harga Beras Berhasil

Ia mengungkapkan, dirinya kerap menerima puluhan ribu pesan pribadi dari para petani melalui media sosial. Dari percakapan langsung itu, Sudaryono menangkap aspirasi para petani mengenai kebutuhan akan benih unggul, air irigasi yang cukup, pupuk tepat waktu, serta harga panen yang stabil.

"Begitu laporan ini sampai ke Presiden, beliau langsung memerintahkan untuk bertindak cepat. Pemerintah menambah volume pupuk bersubsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton, menyederhanakan mekanisme distribusi, dan bahkan menurunkan harga pupuk bersubsidi sekitar 20 persen," ungkapnya.

Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) minimum untuk gabah dan jagung, serta menugaskan BUMN untuk menyerap hasil panen petani, sebagai langkah konkret menjaga stabilitas harga.

Baca juga : Kementan Perkuat Layanan Perizinan Benih dan Perlindungan Varietas Lokal

"Tahun ini Indonesia telah mencapai swasembada beras, jagung, dan gula untuk kebutuhan dalam negeri. Tidak ada lagi impor untuk konsumsi domestik," tegas Sudaryono.

Ia menjelaskan, peningkatan produksi pertanian ditempuh melalui dua strategi besar yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan dengan meningkatkan produktivitas lahan eksisting melalui benih unggul, pupuk berkualitas, dan perbaikan irigasi, sedangkan ekstensifikasi dilakukan dengan membuka lahan baru, khususnya di wilayah rawa yang potensial seperti Kalimantan dan Papua.

"Presiden berpikir jauh ke depan. Untuk memberi makan generasi 100 tahun mendatang, kita harus mulai menyiapkan 1,5 hingga 3 juta hektare lahan baru sejak sekarang," jelasnya.

Dirinya menekankan pertanian adalah keunggulan alami Indonesia. Pasalnya, didukung dengan iklim tropis, tanah subur, dan tenaga kerja yang tangguh, Indonesia berpotensi menjadi produsen utama komoditas unggulan dunia, termasuk kelapa dan produk turunannya.

"Tidak banyak negara yang bisa menanam kelapa seperti Indonesia. Komoditas ini bisa menjadi kekuatan ekspor dan sumber nilai tambah yang besar bagi petani," ujarnya.

Sementara itu, Ketua BPK Isma Yatun dalam sambutannya menegaskan pentingnya kolaborasi antar lembaga audit dunia untuk memperkuat akuntabilitas sektor publik, termasuk di bidang pangan.

"Pelatihan ini menjadi wadah bagi para auditor dari berbagai negara untuk berbagi metodologi, pengalaman, dan inovasi dalam mengaudit isu ketahanan pangan. Melalui kerja sama lintas negara, kita dapat memastikan bahwa program pangan dijalankan secara efisien dan berkeadilan," ujarnya.

Ia juga menekankan peran auditor kini tidak hanya sebatas pengawasan keuangan publik, tetapi juga memberi nilai tambah melalui rekomendasi strategis yang memperkuat kebijakan pemerintah di sektor pangan dan pertanian.

"Kompleksitas isu pangan membutuhkan kolaborasi, kepercayaan, dan pembelajaran berkelanjutan antarnegara serta antarinstitusi. Auditor berperan penting untuk memastikan kebijakan pangan berkelanjutan dan berpihak kepada masyarakat," tambah Isma. (Fal/E-1)