Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
BADAN Pengelola Keuangan Haji (BPKH) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun 2024. Capaian ini merupakan ke-7 kali secara berturut-turut, sekaligus menegaskan komitmen BPKH dalam menjaga prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan syariah yang baik dalam mengelola dana haji umat.
Opini WTP diberikan BPK jjika laporan keuangan memenuhi empat kriteria utama yaitu sesuai dengan standar akuntansi, mengikuti ketentuan perundangan, lahir dari sistem kontrol internal yang terpercaya, serta didukung bukti transaksi yang valid.
Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menyampaikan syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, status WTP merupakan jawaban atas integritas dan komitmen dalam pengelolaan dana haji.
"Alhamdulillah, raihan opini WTP ke-7 ini adalah bentuk penghargaan terhadap integritas dan komitmen BPKH dalam menjaga kepercayaan umat. Ini bukan semata soal angka, tapi soal amanah," ujar Fadlul di Jakarta (25/8).
Anggota BPKH Amri Yusuf menambahkan “Opini WTP adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada publik. Dana haji adalah dana umat yang jumlahnya sangat besar, dan setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan. Dengan opini WTP, jemaah mendapat ketenangan bahwa dananya dikelola dengan baik, sesuai aturan, dan dapat dipercaya,” jelas Amri.
Kinerja keuangan BPKH tahun 2024 juga menunjukkan hasil positif. Dana kelolaan mencapai Rp171,64 triliun melebihi target tahunan sebesar Rp169,95 triliun dan mencatatkan pencapaian sebesar 100,99%. Dengan nilai pertumbuhan sebesar 2,94% dari tahun 2023 senilai Rp166,74 triliun. Peningkatan kekayaan bersih BPKH juga tercatat signifikan pada 2024, dengan PIH (Penempatan Investasi Haji) tumbuh 2,98% dan DAU (Dana Abadi Umat) naik 1,05%.
Laporan Keuangan tahun 2024 mencatat bahwa perolehan nilai manfaat dari pengelolaan dana haji mencapai Rp11,54 triliun, melampaui target sebesar Rp11,52 triliun, dengan pencapaian 100,17%. Nilai manfaat yang diperoleh mengalami peningkatan sebesar 5,68% dibandingkan tahun 2023 senilai Rp10,92 triliun. Dari perolehan nilai manfaat yang diperoleh, BPKH telah berkontribusi untuk membiayai penyelenggaraan haji tahun 2024 sebesar Rp8,1 triliun.
Yield dari pengelolaan dana haji tahun 2024 mencapai 6,97% dari target sebesar 6,78%, ini mencerminkan pengembalian yang optimal dari portofolio investasi syariah dan mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya sebesar 6,72%. Capaian ini tidak lepas dari strategi pengelolaan portofolio investasi yang adaptif dan berbasis prinsip syariah. (M-3)
Usai penyerahan LHP, Harda berterima kasih kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Sleman yang telah bekerja dengan cepat dan baik.
Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan atas Laporan Keuangan dan Kepatuhan Kementerian dan Lembaga Tahun 2024 yang diselenggarakan BPK RI.
Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Budi Prijono bertemu Menteri Luar Negeri Sugiono untuk memperkuat sinergi guna meningkatkan peran BPK di dunia internasional.
BPK RI mendukung upaya pemerintah dalam menginisiasi program blue economy dengan memastikan pengelolaan yang bertanggung jawab atas aset kelautan Indonesia.
Hasil audit BPK, 2 Pemda mendapatkan opini Tidak Wajar atau TW.
Pemprov Jawa Barat kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-14 kalinya dari BPK atas Laporan Keuangan Pemprov Jabar Tahun Anggaran 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved