Pemprov Jabar Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian 14 Kali Berturut-turut

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat  (Jabar) kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang  ke-14 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)atas Laporan Keuangan Pemprov Jabar Tahun Anggaran 2024.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyampaikan apresiasi terhadap pendekatan BPK yang kini tidak hanya fokus pada aspek administratif, melainkan juga menilai manfaat nyata dari pengelolaan keuangan daerah.

"Cara berpikir BPK kini sudah mengarah pada outcome dan benefit dari anggaran yang dibelanjakan. Ini sejalan dengan visi kami bahwa administrasi yang baik tidak berarti jika uang negara hanya berputar di lingkup birokrasi tanpa berdampak langsung bagi masyarakat," tutur Dedi, Senin (26/5).

Baca juga : Porgram Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih Diluncurkan di Jabar

Selain itu, gubernur juga menyoroti beberapa catatan penting, khususnya dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor dan aset daerah. Ia memastikan bahwa persoalan yang ditemukan dalam pengelolaan pajak kendaraan tidak akan terulang pada 2025.

"Saat ini kami fokus mengembalikan aset yang telah berpindah tangan, terutama yang dikelola oleh BUMD, namun tidak memberikan manfaat. Bahkan ada yang sudah tiga kali berpindah tangan ke pihak ketiga seperti kasus Palaguna," ungkapnya.

Menurut gubernur, pihaknya akan melakukan evaluasi dan audit  terhadap seluruh BUMD Jabar. Hal itu penting dilakukan untuk menentukan langkah strategis ke depannya. Ia lebih memilih tidak memiliki BUMD daripada membiarkan BUMD menggerogoti APBD dan mengalihfungsikan aset daerah.

Baca juga : Dekatkan Pelayanan Publik, Pemprov Jabar Gelar Abdi Nagri Nganjang ka Warga

Sementara itu, anggota V BPK RI Bobby Adhitiyo Rizaldi mengapresiasi komitmen Pemprov Jabar yang telah menyerahkan LKPD unaudited lebih awal dari tenggat waktu. Ia menyatakan, opini WTP yang ke-14 kali ini menunjukkan konsistensi tinggi dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi.

"Opini ini diberikan berdasarkan empat kriteria: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap regulasi, serta kecukupan pengungkapan informasi," terang Bobby.

Bobby menambahkan, pencapaian WTP ke-14 ini menjadi cermin keberhasilan Pemprov Jabar dalam tata kelola keuangan, dengan harapan dapat berimplikasi langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (E-2)