Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
Pemerintah berusaha menyelamatkan BPJS Kesehatan dengan menyuntikkan dana hingga Rp15 triliun. Kalangan buruh menyambut positif putusan MA.
Pemerintah juga harus memastikan jangan sampai putusan tersebut berdampak pada pelayanan kepada masyarakat. BPJS Kesehatan dituntut profesional.
"Dengan adanya putusan yang tadi, kita pelajari dulu seperti apa putusan itu dan apa saja implikasinya kita diskusikan lebih lanjut," ujar Suahasil
Selain melalui aksi unjuk rasa, KSPI juga ikut mengajukan judicial review ke MA agar kenaikan iuran BPJS Kesehatan dibatalkan.
Putusan mengenai uji materiil perundangan-undangan yang dikeluarkan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat.
Pemerintah akan melihat dampak yang akan ditimbulkan dari keputusan itu.
Menghidupkan Pariwisata Pasca Merebaknya Korona
Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf menjelaskan, penjaminan pelayanan kesehatan dalam Program JKN-KIS mengacu pada PP Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
(BPJS) Kesehatan meraihpredikat 'Memuaskan' dalam Anugerah Pengawasan Arsip Nasional Tahun 2019 untuk kategori Lembaga Tinggi Negara, Lembaga Setingkat Kementerian, dll
Forum ini diharapkan dapat merumuskan bagaimana para penyelenggara jaminan sosial dunia dalam mengantisipasi perubahan yang terjadi di dunia.
BPJS Kesehatan masih memiliki tunggakan sebesar Rp14 triliun kepada Rumah Sakit mitra BPJS yang ada di seluruh Indonesia.
Sistem finger print adalah syarat yang membantu memudahkan pelayanan administratif pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) saat cuci darah.
DIREKTUR Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menyatakan pihaknya akan mengikuti arahan pemerintah terkait penaikan iuran peserta JKN-KIS.
Data kepesertaan masih menjadi salah satu masalah utama dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Data kepesertaan menjadi satu masalah utama program JKN-KIS. Pemerintah akan merampungkan cleansing data peserta BPJS Kesehatan, agar penerima bantuan iuran tepat sasaran.
DPR tetap pada pendiriannya agar BPJS Kesehatan tidak menaikkan iuran JKN-KIS kelas III Mandiri.
BPJS diproyeksikan masih akan mengalami defisit hingga Rp15,5 triliun pada 2020. Salah satu sebab defisit itu lantaran ketidaktaatan peserta pengguna BPJS.
KOMISI IX DPR meminta tidak ada penaikan iuran yang dibebankan kepada peserta kelas III mandiri Program Jaminan Kesehatan Nasional-kartu Indonesia
Komisi IX akan mengadakan rapat gabungan dengan sejumlah stakeholder untuk membahas terkait diskresi untuk tidak menaikkan iuran kelas III BPJS Kesehatan
MENYUSUL terkuaknya kasus investasi ASABRI, sejumlah pihak mendorong pemerintah untuk mempercepat integrasi program ASABRI dan Taspen ke dalam BP Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan).
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved