Pemerintah Tunggu Salinan Putusan MA soal Pembatalan Tarif BPJS

WAKIL Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pihaknya akan melihat lebih dulu amar putusan Mahkamah Agung yang membatalkan kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif iuran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Dengan adanya putusan yang tadi, kita pelajari dulu seperti apa putusan itu dan apa saja implikasinya kita diskusikan lebih lanjut," ujar Suahasil saat ditemui di kantornya, Senin (9/3).

Diketahui MA mengabulkan judicial review Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Dengan kata lain, MA membatalkan kenaikan iuran BPJS per 1 Januari 2020.

Terkait dengan peserta yang telah membayarkan iuran dengan tarif baru, ia mengatakan, kementerian keuangan belum bisa melakukan atau mengambil putusan. Alasannya, bendahara negara masih ingin mendalami putusan pembatalan MA tersebut.

"Apa saja konsekuensinya tentu kita mesti berbicara dengan kementerian lain yang ada di dalam pemerintah," jelasnya.

Baca juga : Putusan MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Disambut Baik

Lebih lanjut, Suahasil menjelaskan, pemerintah sebetulnya berusaha untuk menambal defisit yang terus dialami oleh BPJS di tiap tahunnya. Cara yang dilakukan ialah dengan menaikkan tarif iuran tersebut.

Pasalnya, tiap kali BPJS mengalami defisit, maka pemerintah harus menanggung biaya defisit tersebut agar lembaga jaminan sosial itu dapat terus melaksanakan fungsinya.

Penaikan tarif iuran juga merupakan cara yang dipilih pemerintah untuk menghindari tanggungan biaya yang kian membengkak tiap tahunnya.

Diketahui, deifisit BPJS terus membengkak tiap tahunnya sejak berganti dari PT Askes. Di 2014 misalnya, tercatat defisit sebesar Rp3,3 triliun, naik di 2015 menjadi Rp5,7 triliun, di 2016 defisit sebesar Rp9,7 triliun. Naik lagi di 2017 menjadi Rp9,75 triliun.

Kemudian di 2018 BPJS mengalami defisit sebesar Rp9,1 triliun. Hingga akhir Desember 2019 nilai defisit itu melejit menjadi Rp13 triliun, besaran itu juga setelah mendapatkan suntikan dana Rp15 triliun oleh pemerintah. (OL-7)