Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemprov DKI Tunda Kenaikan Tarif Trans-Jakarta

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan rencana kenaikan tarif layanan bus Trans-Jakarta resmi ditunda. Langkah ini diambil sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah situasi ekonomi yang dinilai kurang kondusif.

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Pembangunan dan Tata Kota, Nirwono Yoga, mengungkapkan bahwa keputusan penundaan ini selaras dengan arahan dari pemerintah pusat.

"Kenaikan itu ditunda karena atas permintaan pemerintah pusat. Ini pasti lebih kepada pertimbangan situasi ekonomi yang kurang kondusif," ujar Nirwono dalam Diskusi Catatan Transportasi Awal Tahun 2026 bertajuk Menjaga Keberlanjutan Layanan Angkutan Umum di Tengah Efisiensi Anggaran, di Jakarta, Kamis (8/1).

Baca juga : Wacana Kenaikan Tarif Trans-Jakarta, DPRD DKI: Jangan Terburu-buru!

Pertimbangan Ekonomi Nasional
Nirwono menjelaskan, melemahnya kondisi ekonomi sosial menjadi alasan utama pemerintah pusat meminta Pemprov DKI untuk tidak terburu-buru menyesuaikan tarif. Hingga saat ini, belum ada kepastian kapan penyesuaian tarif tersebut akan kembali dibahas.

"Tentu mesti ada pertimbangan sampai kapannya sangat tergantung dengan kebijakan dari pemerintah pusat," ucapnya.

Dengan penegasan ini, tarif Trans-Jakarta dipastikan tetap bertahan di angka Rp3.500, sekaligus menepis kabar kenaikan menjadi Rp5.000.

Baca juga : Trans-Jakarta Alami 3 Kecelakaan dalam Sebulan, Pemprov DKI Ungkap Penyebab Utama

Dilema Subsidi 
Meski kenaikan tarif ditunda, tantangan besar muncul pada sektor pendanaan. Nirwono menyebutkan subsidi Trans-Jakarta pada APBD murni 2026 disepakati sebesar Rp3,7 triliun. Angka ini merosot tajam dibandingkan realisasi anggaran 2025 yang mencapai Rp4,1 triliun.

Padahal, untuk mempertahankan kualitas layanan yang sama dengan tahun lalu, diperlukan anggaran ideal sebesar Rp4,8 triliun.

“Kalau anggarannya hanya Rp3,7 triliun, maka ada dua pilihan, layanannya turun atau layanannya berhenti di tengah tahun. Tentu ini tidak kita inginkan,” tegas Nirwono.

Strategi Tambahan Anggaran
Untuk menyiasati selisih anggaran sekitar Rp1,1 triliun, Pemprov DKI Jakarta berencana menempuh jalur penambahan melalui APBD Perubahan yang akan dibahas pada pertengahan tahun mendatang.

“Selisih anggaran sekitar Rp1,1 triliun akan dimasukkan dalam APBD Perubahan, sehingga layanan Trans-Jakarta tetap sama dengan 2025 sampai akhir tahun,” tambahnya.

Saat ini, Pemprov DKI bersama Dinas Perhubungan dan DPRD DKI Jakarta masih terus mematangkan kajian internal terkait pengurangan subsidi. Hal ini merupakan dampak dari pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat, namun dipastikan belum akan berimbas pada kenaikan tarif dalam waktu dekat. (Ant/P-2)