Subsidi Transportasi Dikurangi demi MBG, Pemerintah Dianggap Abaikan Kepentingan Umum

PEMERINTAH dianggap mengabaikan kepentingan umum dengan mengurangi alokasi subsidi transportasi publik demi menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Padahal, keterjangkauan transportasi umum memiliki dampak yang besar terhadap kesejahteraan dan perekonomian masyarakat.

Demikian disampaikan Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno melalui keterangan tertulisnya.

“Angkutan umum tidak berbicara soal kemacetan, tetapi korelasinya besar terhadap kemiskinan. Daerah miskin biasanya memiliki akses terhadap transportasi buruk. Menyayangkan pemangkasan anggaran dilakukan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis yang berimbas isu lain, termasuk anggaran transportasi umum harus dikorbankan. Penyelenggaraan angkutan umum untuk memikirkan kaum fakir yang terpinggir,” tuturnya seperti dikutip pada Minggu (19/1).

Baca juga : Ini Tanggapan Ustaz Adi Hidayat tentang Penggunaan Dana Zakat untuk MBG

Menurutnya, pengurangan subsidi transportasi umum merupakan ironi di tengah upaya pemerintah menginginkan Indonesia menjadi negara maju. Janji untuk memberikan subsidi angkutan perkotaan juga tampak dilupakan.

Djoko mengatakan, keberadaan angkutan umum tidak hanya mengatasi kemacetan, mengurangi polusi udara atau menurunkan angka kecelakaan. Namun di Indonesia lebih dari itu dampaknya. Angkutan umum yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai dampak dalam kehidupan masyarakat.

Di sejumlah wilayah di Provinsi Jawa Tengah, misalnya, sebagian anak harus putus sekolah lantaran angkutan umum sudah tidak tersedia di daerahnya. Angka putus sekolah meningkat yang berpengaruh terhadap peningkatan jumlah pernikahan dini sekaligus meningkatkan kelahiran bayi stunting.

Baca juga : Prabowo Ingin Telur Jadi Sumber Utama Makan Bergizi, Bappenas Diminta Susun Perencanaan

Rendahnya pelayanan angkutan umum perkotaan di tengah ketergantungan masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi berpotensi mengurangi jumlah angkutan umum yang beroperasi. Pembiaran terhadap kondisi yang ada akan mempercepat hilangnya pelayanan angkutan umum. Intervensi pemerintah diperlukan untuk menghindari kegagalan pasar layanan angkutan perkotaan.

Selain itu, keberadaan angkutan umum dapat membantu mengendalikan tingkat inflasi di daerah. Angkutan umum salah satu penentu tingkat inflasi. Maka dari itu, daerah yang tidak memiliki angkutan umum, tingkat inflasinya tinggi.

“Di Kota Palembang program Angkot Feeder Musi Emas masuk dalam pengendalian inflasi dan kemiskinan ekstrem, karena dengan ongkos gratis maka masyarakat sangat terbantu dalam beraktivitas setiap hari,” kata Djoko.

Baca juga : 15 T dari Patungan Pemda untuk MBG

Bus angkutan perintis di Kab. Kutai Kartabegara ada satu trayek dari Samarinda-Kembang Janggut Kabupaten Kukar dibuatkan SK Bupati Kab. Kutai Kartanegara untuk memperpanjang operasi dari Kembang Janggut-Tabang yang diberikan subsidi dengan bus yang sama sebesar Rp140 juta per tahun dan sudah berjalan 4 tahun.

Operasional bus tersebut salah satu upaya Pemkab Kutai Kartanegara untuk pengendalian inflasi daerah, sehingga setiap tahun menyediakan anggaran. “Jadi jangan kurangi anggaran subsidi angkutan umum, jika perlu ditambah supaya tujuan mewujudkan Indonesia Emas 2045 bukan hanya mimpi namun akan menjadi kenyataan,” tutur Djoko.

Penurunan anggaran subsidi angkutan umum terlihat dari anggaran di Kementerian Perhubungan untuk prorgam Buy The Service (BTS) yang tercatat senilai Rp177,5 miliar di 2025, lebih rendah dari 2024 yang sebesar Rp437,9 miliar.

Baca juga : Tunjang Makan Bergizi Gratis, Prabowo Minta Toilet di Sekolah Harus Bagus

Merujuk data Direktorat Angkutan Jalan Ditjenhubdat di Januari 2025, total penumpang yang terangkut sebanyak 72.138.046 orang sejak beroperasi Juni 2020 hingga 2023 dengan fare box sebesar Rp58,54 miliar.

Subsidi tahun 2020 diberikan pada 5 kota dengan 19 koridor sebesar Rp49,93 miliar, tahun 2021 di lima kota dan 26 koridor (Rp311,71 miliar), tahun 2022 di 10 kota dengan 51 koridor (Rp546,95 miliar), tahun 2023 di 10 kota dengan 48 koridor (Rp573,36 miliar) dan tahun 2024 di 11 kota dengan 46 koridor (Rp429,79 miliar). Sekarang di tahun 2025 menurun menjadi Rp177,5 miliar.

Anggaran Program Pembelian Layanan (Buy the Service) tahun 2025 sebesar Rp177,5 miliar hanya akan diterapkan di 6 kota, yakni Palembang, Surakarta, Makassar, Banyumas, Surabaya, dan Balikpapan, serta terdapat tambahan 2 kota yakni Manado dan Pontianak.

Sebelumnya di 2024 Pembelian Layanan (Buy the Service) diterapkan di 10 kota, yakni Palembang, Medan, Bali, Surakarta, Yogyakarta, Makassar, Banyumas, Banjarmasin, Bandung dan Surabaya serta terdapat tambahan 1 kota, yakni Balikpapan. Total penumpang yang diangkut selama tahun 2024 sebanyak 16.047.887 penumpang dengan fare box sebesar Rp47,65 miliar.

“Program makan bergizi gratis silakan jalan, tetapi program-program yang menyangkut pelayanan publik dasar, termasuk transportasi umum, kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan jangan dikorbankan,” pungkas Djoko. (Mir/P-3)