Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap besarnya antusias pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD untuk pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG). Tito menyebut totalnya mencapai Rp5 triliun.
"Kalau ditambah APBD Provinsi yang PAD-PAD-nya kuat, itu bisa lebih kurang hampir Rp5 triliun," ujar Tito dalam konferensi pers, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1).
Tito merinci sebanyak Rp 2,3 triliun dari pemerintah kabupaten/kota dan Rp 2,5 triliun dari pemerintah provinsi. Saat ini, Tito mencatat ada 415 kabupaten, 93 kota, dan 38 provinsi yang siap bepartisipasi.
Tito telah menggelar rapat secara virtual dengan sekretaris daerah (sekda) dari wilayah tersebut untuk memastikan kesiapan mendukung MBG. Alokasi APBD untuk MBG akan mulai dilakukan pada September mendatang.
"Mulainya nanti bulan September, mereka nanti setelah ada kepala daerah dilantik maka nanti Ada pergeseran anggaran atau perubahan APBD," jelasnya.
Lebih lanjut, Tito menyebut sumbangan dari pemda ini akan diprioritaskan untuk membangun sarana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menargetkan sebanyak 4.000 SPPG dapat terbangun.
"Nah tadi tinggal apakah peran dari pemda membangun sarana satuan pelayanan dan kemudian mendorong masyarakat untuk memproduksi pangan, ternak untuk supply," jelasnya.
(Bob/I-2)
Fadly mengatakan, pada rapat koordinasi itu BGN mengundang pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan untuk mempersiapkan pendataan calon penerima manfaat MBG
Anggota Komisi IX DPR Nurhadi menegaskan pentingnya penguatan aspek regulasi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Keberhasilan program MBG sangat ditentukan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah, dunia usaha, legislatif, hingga akademisi.
Dalam waktu singkat, Indonesia berhasil membangun sistem Makan Bergizi Gratis (MBG) berskala masif hingga menarik perhatian Jepang untuk belajar langsung ke lapangan.
Menyikapi beredarnya informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa makanan dari SPPG Karyasari Sukaresmi didistribusikan menggunakan kantong plastik, pihak SPPG buka suara.
FAO mencatat 43,5% penduduk Indonesia tak mampu membeli pangan sehat. Program Makan Bergizi Gratis dinilai krusial bagi keluarga prasejahtera.
BGN menargetkan peningkatan kualitas layanan Program Makan Bergizi (MBG) pada 2026 melalui penerapan akreditasi dan sertifikasi bagi seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).
Fadly mengatakan, pada rapat koordinasi itu BGN mengundang pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan untuk mempersiapkan pendataan calon penerima manfaat MBG
MBG menjadi salah satu strategi efektif dalam menekan kemiskinan secara tidak langsung.
Dalam waktu singkat, Indonesia berhasil membangun sistem Makan Bergizi Gratis (MBG) berskala masif hingga menarik perhatian Jepang untuk belajar langsung ke lapangan.
Menyikapi beredarnya informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa makanan dari SPPG Karyasari Sukaresmi didistribusikan menggunakan kantong plastik, pihak SPPG buka suara.
Relawan dapur Makan Bergizi Gratis di Semarang mengaku terbantu secara ekonomi. Warga berharap program MBG terus berlanjut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved