Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap besarnya antusias pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD untuk pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG). Tito menyebut totalnya mencapai Rp5 triliun.
"Kalau ditambah APBD Provinsi yang PAD-PAD-nya kuat, itu bisa lebih kurang hampir Rp5 triliun," ujar Tito dalam konferensi pers, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1).
Tito merinci sebanyak Rp 2,3 triliun dari pemerintah kabupaten/kota dan Rp 2,5 triliun dari pemerintah provinsi. Saat ini, Tito mencatat ada 415 kabupaten, 93 kota, dan 38 provinsi yang siap bepartisipasi.
Tito telah menggelar rapat secara virtual dengan sekretaris daerah (sekda) dari wilayah tersebut untuk memastikan kesiapan mendukung MBG. Alokasi APBD untuk MBG akan mulai dilakukan pada September mendatang.
"Mulainya nanti bulan September, mereka nanti setelah ada kepala daerah dilantik maka nanti Ada pergeseran anggaran atau perubahan APBD," jelasnya.
Lebih lanjut, Tito menyebut sumbangan dari pemda ini akan diprioritaskan untuk membangun sarana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menargetkan sebanyak 4.000 SPPG dapat terbangun.
"Nah tadi tinggal apakah peran dari pemda membangun sarana satuan pelayanan dan kemudian mendorong masyarakat untuk memproduksi pangan, ternak untuk supply," jelasnya.
(Bob/I-2)
Menko Polkam Budi Gunawan mengatakan program Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis pemerintah dalam membangun sumber daya manusia (SDM) unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Program ini adalah implementasi kebijakan Presiden Prabowo agar pelajar, ibu hamil, dan ibu menyusui dapat memperoleh makanan sehat dan bergizi secara gratis.
Model penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi karena tidak efisien.
Fokus belanja besar pada program makan bergizi gratis (MBG) berisiko menekan stabilitas fiskal dan makroekonomi.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Wihadi Wiyanto menilai anggaran yang ada di dalam RAPBN 2026 sebesar Rp757,8 triliun untuk pendidikan telah sesuai dengan ketentuan UU.
pemerintah dinilai telah menabrak konstitusi. Sebab, sebanyak 44,2% dari alokasi pendidikan dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam RAPBN 2026
KETUA Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menilai alokasi 44,2% anggaran pendidikan untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam RAPBN memiliki dampak positif dan negatif.
PONDOK Pesantren Raudlatul Muta'alimin Cilendek, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, resmi membuka dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program makan bergizi gratis (MBG).
Model penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi karena tidak efisien.
Fokus belanja besar pada program makan bergizi gratis (MBG) berisiko menekan stabilitas fiskal dan makroekonomi.
pemerintah dinilai telah menabrak konstitusi. Sebab, sebanyak 44,2% dari alokasi pendidikan dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam RAPBN 2026
BP Taskin lakukan percepatan program MBG dilakukan dengan pendekatan targeting yang lebih tepat sasaran berbasis data pada wilayah kantong kemiskinan dan daerah 3T
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved