Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
BADAN Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mendapat dukungan dari sejumlah stakeholders untuk melakukan diskresi terhadap polemik kenaikan iuran kelas III. Diskresi ini merujuk pada keputusan rapat BPJS Kesehatan dengan Komisi IX DPR RI untuk tidak menaikkan iuran kelas III BPJS Kesehatan.
Berkaitan dengan itu, Komisi IX akan mengadakan rapat gabungan dengan sejumlah stakeholder untuk membahas terkait diskresi tersebut.
"Kemarin, Komisi IX telah mengadakan rapat membahas BPJS Kesehatan. Hasilnya akan ada rapat gabungan dulu pekan depan," kata Anggota DPR Komisi IX dari fraksi PKS Kurniasih Mufidayati kepada Media Indonesia, Rabu (12/2).
Baca juga: IPI Meminta BPJS Kesehatan Digabung dengan BPOM
Adapun, Kurniasih menyebut rapat gabungan tersebut akan dihadiri oleh sejumlah pihak, antara lain Komisi II, Komisi VIII, Komisi IX, Komisi XI, Bappenas, Kementerian Sosial, BPJS Keseharan, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan Kementerian Keuangan.
Kurniasih menyatakan, dalam rapat tersebut nantinya Komisi IX akan tetap memperjuangakan agar iuran kelas III mandiri JKN-KIS tidak dinaikkan.
"Komisi IX tetap akan memperjuangkan hasil kesepakatan Komisi dengan pemerintah," tuturnya.(OL-5)
BPJS Kesehatan menegaskan komitmennya untuk memperkuat strategi pendanaan dan mengembangkan layanan kesehatan jangka panjang
Sepanjang 2014–2024, jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bekerja sama meningkat 28%, dari yang semula 18.437 menjadi 23.682.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menjelaskan DJS masih kondisi sehat karena berkiblat pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015.
KETUA Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, menegaskan bahwa capaian kinerja BPJS Kesehatan pada tahun 2024 menjadi titik penting dalam perjalanan Program JKN menuju fase maturitas.
SETELAH dilakukan koreksi kembali Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) terhadap penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan, jumlah peserta PBI yang nonaktif di Jawa Tengah turun
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat (Jabar), minta seluruh rumah sakit di Kota Bandung wajib melayani warga yang ber-KTP Bandung tanpa diskriminasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved