Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
''Saat ini Pemerintah dan Kementerian terkait dalam proses menindaklanjuti Putusan MA ini dan sedang disusun Perpres,''
Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan pihaknya telah mempelajari dan siap menjalankan putusan MA tersebut.
Hadirnya layanan dalam fitur CHIKA dan VIKA diharapkan mampu membantu peserta JKN-KIS memenuhi kebutuhannya dalam kepesertaan Program JKN-KIS-nya.
"Saya sangat mendukung penggunaan aplikasi ini khususnya dengan adanya imbauan social distancing," kata dr Ivonne.
Presiden Joko Widodo meminta agar BPJS Kesehatan menanggung biaya perawatan pasien yang terjangkit virus korona (Covid-19).
Ada kekhawatiran, ada kepedulian, dan ada keharusan untuk memastikan. Memang, ada banyak hal yang harus disiapkan dalam menghadapi wabah, khususnya Covid- 19.
Mensos menyebut bahwa data tersebut disuplai oleh pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan di Kemensos tidak memiliki petugas untuk melakukan pendataan.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjamin layanan kesehatan publik tetap baik, meski Mahkamah Agung membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Kami pastikan bahwa pelayanan di semua faskes tetap berjalan sebagaimana mestinya sehingga tidak terganggu dengan keputusan MA itu
Sampai saat ini, Daniel menyatakan BPJS Kesehatan telah membayar tunggakannya dari bulan Desember hingga Januari ke RS mitra BPJS.
Akibat pembatalan itu, sejumlah pihak mengkhawatirkan adanya pengurangan pelayanan yang diberikan kepada peserta.
Wapres belum menjelaskan secara detail berapa anggaran untuk premi ini di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Guna mendorong hal tersebut tidak terjadi, YLKI mendorong pemerintah untuk melakukan sejumlah langkah.
Tulus mengatakan pengurangan layanan medis bisa berdampak pada keamanan pasien, misalnya penggantian jenis obat atau pengurangan dosis obat.
Pemerintah menyatakan masih mencari opsi atas pembatalan naiknya iuran peserta BPJS melalui putusan MA. Salah satu yang dipertimbangkan ialah penyesuaian layanan.
Kementerian Kesehatan mengaku belum menerima salinan keputusan MA yang membatalkan kenaikan iuran JKN. :Lantaran itu mereka belum tahu bagaimana pelayanan BPJS Kesehatan nantinya.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menghitung kembali anggaran BPJS yang dinilai defisit.
PKS menilai batalnya kenaikan iuran BPJS Kesehatan sesuai keputusan Mahkamah Agung, menjadi tamparan keras bagi pemerintah terkait penyusunan regulasi.
Sri Mulyani mengatakan, pemerintah pasti akan menggunakan cara yang tepat untuk mengamankan keberlanjutan JKN.
Pemerintah masih berpandangan pembatalan penaikan iuran BPJS Kesehatan akan mempengaruhi seluruh rakyat Indonesia.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved